Tekan Angka Kemiskinan Lewat Pelatihan Keuangan Warga SBB

by
Pemerintah Kabupaten SBB dan BPKP Maluku menggelar pelatihan hasil evaluasi sistim keungan desa dalam tata kelola keungan desa di Ruang Rapat Kantor Bupati SBB, Senin (24/9/2018). FOTO : FADLI (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-PIRU- Badan Pememeriksaan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP) Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) menggelar pelatihan hasil evaluasi sistem keuangan desa dalam tata kelola keungan desa di  Ruang Rapat Kantor Bupati SBB Kota Piru Senin  (24/9/2018).

Hadir dalam kegiatan ini, Sekda SBB Mansur Tuharea, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I Adi Gemawan, Kepala Unit l Subdit Tipikor Reskrimsus Polda Maluku, Kompol Gerard Wattimena, Kepala Subaditoriat II  Lukman Rudianto Lumbantobing, anggota DPR RI Edison Betaubun, Wakapolres SBB Kompol Bachri Hehanussa, Kepala OPD, camat dan seluruh kepala desa se Kabupaten SBB.

Pelatihan tersebut digelar untuk mendongkrak kualitas ekonomi warga SBB. Sekda SBB  Mansur Tuharea mengatakan pihaknya amat mengapresiasi kegiatan yang digelar BPKP Maluku ini. Lebih rinci dia menjelaskan, di SBB terdapat 11 kecamatan, 92 desa dan 115 dusun. Dengan jumlah penduduk pada 2016 sebanyak 170.023 jiwa.

“Dari jumlah itu penduduk miskinnya ada 20.227 jiwa, dan pada tahun 2017, penduduk miskinnya  21.563, sedangkan pada 2018 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 20.227 jiwa,” beber Tuharea.  Itu artinya lanjut Tuharea ada pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.336 atau sebesar 6,19  persen dari tahun sebelumnya.

Hal itu menurut Tuharea menunjukan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga  di daerahnya berhasil. Salah satunya dengan penyaluran dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tuharea mengatakan  pelatihan yang di lakukan ini  untuk memahami sistem aplikasi  keuangan desa (Siskeudes). Aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh BPKP bekerja sama dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT sejak  tahun 2015 dalan rangka peningkatan kualitas  kelola keungan desa sejak tahun 2016.

BACA JUGA :  Tradisi Sasi, Cara Warga Menjaga Sumber Daya Laut Maluku

“Semua desa di SBB telah menggunakan aplikas Siskeudes, untuk itu saya memberikan apresiasi kepada desa dalam penggunakan  aplikasi tersebut.”aplikasi Siskeudes ini dari tahun 2016,2017 hingga 2018 selalu dibuat bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa,”ujar Tuharea.

Dia merinci, penyaluran DD dan ADD di SBB pada 2015 sebesar Rp 78.734.581.900 dan pada 2016  Rp 111.597.618.154.  Terdapat peningkatan sebesar 23 persen. Sementara di 2018 penyaluran ADD dan DD sebanyak Rp 147.689.461.400 atau meningkat 7 persen. “Info dari Kemendes di 2019 dana desa meningkat jadi 73 triliun,” tutupnya.(FAD)

No More Posts Available.

No more pages to load.