Layanan Berbasis Komunitas (LBK) Oleh : Ruth Rosani Saiya, Pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM)

oleh
oleh
Ruth Rosani Siaya, Pendeta Gereja Protestan Maluku (GPM)

KEKERASAN terhadap perempuan dan anak terjadi setiap hari. Karena sering terjadi, hal itu kadang dianggap seperti hal yang wajar atau biasa saja. Olehnya penanganan terhadap korban seringkali juga tidak tuntas alias biasa-biasa saja. Padahal pada diri korban telah melekat sejumlah luka dan trauma yang tak mudah hilang begitu saja.

Selama dua hari saya mengikuti satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, yakni konsolidasi Ormas Agama untuk layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Beberapa fakta yang dikemukakan adalah (1) Lembaga Agama berbasis pada komunitas/bersentuhan langsung dengan masyarakat,  (2) tokoh agama memiliki pengaruh dalam komunitas berkaitan dengan tanggung jawab pelayanan/pengabdiannya, (3) tokoh agama seringkali menjadi tempat pengaduan pertama dari korban kekerasan di dalam komunitas/jemaat/jamaahnya, dan (4) Stakeholder dengan keahlian khusus seperti dokter/bidan/perawat, polisi, konselor atau psikolog ada di dalam komunitas.

Saya sadar betul, dalam tanggung jawab sebagai pendeta seringkali juga mendengar umat secara khusus perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan dari suami atau orang tua. Ada yang mengalami luka pukul, perkosaan, pelecehan seksual,  selingkuh, dilacurkan oleh suami, dan lain sebagainya. Jika boleh saya mengkalkulasi di GPM ada 760 jemaat dengan kurang lebih 1000 pendeta. Dan kalau didokumentasikan entah sudah berapa ribu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi oleh tiap pendeta. Entah tuntas atau berhenti di tengah jalan. Mendampingi korban kekerasan memang tidak mudah. Tidak bisa didampingi oleh tokoh agama saja. Mesti berjejaring dengan stakeholder lainnya.

Selama mengikuti kegiatan ini saya mendengar dan mencermati cerita suster Esto dari TRUKF di Maumere yang militan mendampingi korban kekerasan kepada perempuan dengan kasus yang berbeda-beda termasuk masalah trafficking. Juga kisah teman-teman dari Gereja Kristen Pasundan (GKP) dengan Pasundan Durebang. Atau teman-teman Aisyiah, Pesantren, PHDI dan organisasi keagamaan lainnya. Salah satu yg penting menurut saya adalah mereka mencatat dan mendokumentasikan dengan baik kronologis kasus yang mereka dampingi.

BACA JUGA :  Nyabu, Enam Warga Ditangkap Aparat Polresta Ambon

Saya akui saya belum mendokumentasikan/mencatat dengan baik kronologis kasus yg saya dampingi. Saya membayangkan jika kita bisa mencatat dan mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam jemaat-jemaat kita tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari catatan-catatan pendampingan dan pelayanan itu. Juga dapat dijadikan sebagai catatan pelayanan yang baik untuk keberlanjutan pendampingan bagi pribadi maupun keluarga yang didampingi.

Saya bersyukur, karena di GPM sudah banyak pendeta yang memiliki kepekaan dan perspektif gender atau keberpihakkan kepada korban kekerasan. Itu satu modal yang baik untuk tugas-tugas pelayanan atau pendampingan yang dipercayakan kepada kita. Walaupun demikian peningkatan kapasitas ini masih diperlukan oleh tiap pendeta. Olehnya sudah saatnya GPM memiliki satu lembaga layanan yang dapat dilihat sebagai wujud keberpihakkan gereja kepada korban kekerasan. Gereja mesti digerakan oleh belas kasihan yang nyata kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk layanan ini.

Sekarang ini kita patut bergembira karena layanan berbasis komunitas ini telah dirintis oleh  Klasis Lease didampingi oleh Yayasan Gasira dan Klasis Piru oleh Lappan. Mungkin bisa menjadi pilot project atau role model bagi yang lain. Intinya kerja layanan ini adalah kerja jaringan. Saling menlengkapi dengan fasilitas layanan tetapi juga dengan sumber daya yang ada. Semoga kita bisa memikirkan dan melakukan tanggung jawab pendampingan ini dengan lebih baik lagi.

Tuhan memberkati senantiasa, Salam Damai (RRS)

No More Posts Available.

No more pages to load.