TERASMALUKU.COM,-AMBON-Ratusan Honorer K2 Kota Ambon mengancam bakal melakukan aksi saat kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka pesta paduan suara gerejani (Pesparani) Katolik Nasional di Kota Ambon pada 27 mendatang.
“Kita juga akan bikin aksi besar saat kedatangan Presiden RI nanti untuk membuka Pesparani di Kota Ambon, agar aspirasi bisa dilihat oleh pemerintah pusat,” kata Koorfinator Honorer K2 Hasyim Raibi kepada wartawan usai pertemuan dengan DPRD Kota Ambon, Jumat (19/10/2018).
Ancaman itu bukan tanpa sebab. Menurut Hasyim, atauran yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) sangat tidak berpihak kepada honor K2, karena hasilnya sangat mendiskriminasi dan tidak berpihak pada honorer K2.
“Aturan yang dikeluarkan itu ada batasan umur dan verifikasi ijazah. Sementara kalau ditinjau dari teman-teman yang ada di sini sudah 35 tahun keatas. Makanya kita mendesak DPRD supaya harus membuat surat dukungan kepada kita, terkait pembahasan UU ASN tahun 2014 tentang honorer K2 tersebut,” tuntutnya.
Dia juga meminta kepada pemerintah pusat maupun DPR RI yang menangani pembahasan revisi Undang -Undang agar UU tersebut secepatnya direvisi agar honorer K2 bisa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).”Kami harapkan juga harus ada perhatian khusus dari pemerintah daerah terutama Walikota Ambon karena beliau punya tanggung jawab kepada kita honorer K2 yang berjumlah 534 ini,” ungkapnya.
Para honorer K2 yang ada di Kota Ambon ini, kata dia, mereka sangat menyesal kepada Walikota Ambon Richard Louhenapessy karena sampai saat ini belum memperhatikan para honorer K2. Padahal mereka sudah menyurati Walikota untuk melakukan audensi terkait permasalahan ini.”Kita sesalkan dari Walikota Ambon karena sampai saat ini belum juga memperhatikan para honorer K2, beliau lebih mementingkan kegiatan-kegiatan seremonial saja,” keluh Hasyim.
Tak hanya di Ambon, dia membenarkan, seluruh honor K2 di Indonesia juga bakal melakukan aksi besar serupa pada 30 Oktober mendatang di Jakarta. Mereka ingin agar pemerintah bertanggungjawab terhadap nasib para honorer K2 di Indonesia. “Kita akan aksi besar-besaran di Jakarta dengan menurunkan 403.800 honorer K2 di Indonesia untuk berjuang demi nasib kita di Jakarta,” ujarnya. (IAN)
