TERASMALUKU.COM,-MAKASSAR-Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran birokrasi yang bersih maka perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas
Ini kemudian yang digagas oleh Divisi 3 Kostrad Kariango Sulawesi Selatan dengan melakukan pencanangan Zona Integritas Satker Jajaran Divif 3 Kostrad Tahun 2018. Pencangan kegiatan ini berlangsung di ruang lobi Mabrigif 3/TBS
Kariango Makassar, Selasa (4/12/2018). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Maros, BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan berserta para Muspida se-kabupaten Maros beserta undangan lainnya.
Panglima Divisi 3 Kostrad Mayjen TNI Achmad Marzuki dalam sambutannya menyampaikan pencanangan zona integritas bagi satker jajaran Divif 3 Kostrad ini yang ditandai dengan penandatanganan piagam pencanangan zona integritas dan piagam pakta integritas yang menandakan kami siap mendukung pemerintah untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Divif 3 kostrad. Pencanangan ini juga dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di lingkungan TNI AD
Achmad menambahkan reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan suatu upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya diharapkan dapat memberikan dampak suatu perubahan atau perbaikan dalam sistem birokrasi menuju kearah yang lebih baik. Sehingga lanjut Achmad akan dapat segera terwujud suatu kondisi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dengan manajemen yang tranparan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih termasuk juga di lingkungan TNI AD
Menurur Achmad keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di satuan merupakan salah satu bagian yang penting dalam aspek penilaian kinerja yang diberikan oleh pemerintah. “Penilaian terhadap reformasi birokrasi ini dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB pada setiap instansi termasuk TNI AD dan hasil penilaian tersebut akan menjadi bagian penting dalam memberikan rekomendasi kenaikan tunjangan kinerja prajurit kepada kementerian keuangan,” ungkap Jenderal Bintang dua di pundak ini. (ADI)
