TERASMALUKU.COM – Tes seleksi kompetensi bidang (SKB) lingkup provinsi dan kota telah usi. Peserta yang berhasil masuk perangkingan itu tinggal menunggu penentuan. Di lain sisi ada kabar baik bagi para honorer. Presiden Joko Widodo baru saja menekan aturan baru terkait itu.
Pada 3 Desember lalu presiden Jokowi baru meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yakni memberi kesempatan bagi tenaga honorer untuk ikut tes seleksi menjadi PNS. Pada aturan baru itu tidak ada batasan umur seperti pada pemberitaan sebelumnya yaitu 35 tahun. Honerer yang dekat masa pensiun pun berkesempatan yang sama.
Pelaksana tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Donald Saimima membenarkan adanya aturan baru yang diteken oleh kepala negara itu. “Memang ada aturan itu. Itu kabar baik buat para honorer,” sebutnya saat ditemui di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di kawasan Karang Panjang beberapa hari lalu.
Aturan itu dinilainya sebagai sebuah langkah baik pemerintah untuk menyelamatkan tenaga honorer yang selama ini belum mendapat hak yang jelas. Donald mengungkapkan kegembiraannya terkait aturan itu sebab dinilai dapat membantu masa depan honorer di Maluku.
Meski begitu, PP tersebut belum jelas teknis dan aplikasi di lapangan. “Kami di daerah belum ada panggilan. PP baru keluar, tidak langsung diterapkan, mesti rapat bersama semua dulu,” katana usai memberi arahan kepada peserta seleksi CPNS SKB. Pertemuan itu untuk menata dan memastikan penerapan PP berjalan baik hingga ke tingkat daerah.
Donald bahkan berharap aturan itu direalisasikan tahun 2019. Pasalnya mereka masih harus menyelesaikan peserta seleksi CPNS. “Sekarang fokus yang satu (seleksi CPNS) dulu. Tunggu arahan dari pusat sebab pasti ada pertemuan dengan semua kepala daerah. Sangat berharap pegawai honorer juga diangkat,” tutupnya. (PRISKA BIRAHY)
