Usai Dilantik Presiden, Gubernur Maluku : Fokus Pertama Entaskan Kemiskinan

oleh
oleh
Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail-Barnabas Orno usai dilantik di Istana Negara Jakarta, Rabu (24/4/2019). FOTO :SETKAB.GO.ID

JAKARTA-USAI dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan bahwa hal pertama yang ingin dilakukan adalah fokus pada masalah kemiskinan. “Maluku, provinsi yang termiskin nomor tiga dari 34 provinsi di Indosesia. Yang kedua, pengangguran nomor satu,” ujar Murad di Istana Negara, Rabu (24/4/2019).

Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail-Barnabas Orno di Istana Negara Jakarta

Yang ketiga, menurut Murad, adalah pelayanan publiknya kurang begitu bagus, terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan. “Dan yang keempat itu, tidak adanya investor yang masuk ke Maluku secara terbuka. Banyak sekali investor yang ada di Maluku tetapi semua di tangan yang tertutup. Ini yang harus saya buka,” ujarnya.

Begitu saya dan Wagub dilantik, lanjut Gubernur Maluku, semua investor, masalah pertambangan atau apapun, harus dibikin terbuka dan transparan meski sekarang dimoratorium dulu.“Semua investor yang ada di maluku, kita moratorium dulu. Kita liat lagi, kira-kira dia berguna enggak buat masyarakat sana, yang pertama,” tambah Murad seraya menyampaikan bahwa kemanfaatan juga dipertimbangkan untuk kabupaten dan provinsi.

Pada kesempatan itu, Murad juga menegaskan bahwa tugas kepala daerah itu dua yakni mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakatnya.“Tambah satu lagi, dia bisa menjaga dan mempertahankan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Itu tujuan mulia kita,” ujarnya.

Murad juga mengaku memiliki mimpi untuk bagaimana Maluku bisa sejajar dengan provinsi lain. Mengenai fasilitas yang perlu dibangun di Maluku, Murod menyampaikan bahwa karena punya 1.340 pulau dan luas wilayah Maluku itu 712.498 kilometer persegi maka fokusnya adalah membuat dermaga sebagai tol laut agar harga kompetitif.

“Minimal 11 kabupaten/kota itu punya dermaga besar. Biar harganya bisa kompetitif. Harga jangan sampai lain, dengan adanya tol laut dan membuat dermaga-dermaga besar di seluruh kabupaten/kota,” pungkasnya akhiri wawancara. (setkab.go.id)

BACA JUGA :  Kasus Korupsi PT. Kalwedo Jalan Di Tempat, Massa Kembali Unjuk Rasa

No More Posts Available.

No more pages to load.