Pedagang Tolak Penggusuran dan Tagih Janji Walikota Ambon

oleh
Para pedagang dan warga Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon berunjuk rasa menetang penggusuran tahap kedua pemkot (26/8). FOTO: Priska Birahy

TERASMALUKU.COM,AMBON,-Puluhan pedagang di Jalan Jenderal Suridman Ambon long march menuju Balai Kota Ambon, Senin (26/8/2019) siang. Mereka jalan kaki dari kawasan Batu Merah sambil berunjuk rasa menentang keputusan pemerintah kota menggusur pedagang dari tempat usaha mereka sebelumnya.

Dengan membawa spanduk berisi penolakan mereka menagih janji Walikota Ambon, Richrad Louhenapessy yang sempat berjanji untuk tidak menyingkirkan mereka. Dalam orasi di halaman Balai kota siang tadi, mereka menyerukan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah.

“Walikota ingkar janji. Sebalumnya sudah ada kesepakatan soal batas area bersih dihitung 11,5 meter. Tapi kenyataanya penggusuran tahun lalu lebih dari itu,” jelas Muthalib Walla koordinator aksi, siang tadi kepada wartawan.

 

Sebelumnya pada 2012 pemerintah dan DPRD Kota Ambon membuat kesepakatan batas area penggusuran di Jalan Jenderal Sudirman, yaitu 11,5 meter dari AS tengah jalan.

Oktober 2018, penggusuran tahap pertama jauh dari kesepakatan awal. Sebanyak 22 unit rumah yang berada di luar batas area malah ikut dirobohkan. Dan pada 2019, pemerintah berencana melanjutkan tahap kedua tentu dengan aturan yang diperkirakan meleset dari perjanjian tujuh tahun silam.

“Tahap kedua gusur belasan kios, tapi kami juga tagih janji pemerintah buat ganti rugi korban penggusuran tahap pertama,” lanjut dia. Saat itu pemerintah sendiri yang menjanjikan ganti rugi namun hingga rencana gusur tahap dua terbit, warga tak menerima ganti rugi sama sekali.

Muthalib dan warga lain pun mempertanyakan keputusan tersebut. Mereka sama sekali tidak tahu bakal dijadikan apa lahan tempat tinggal mereka yang diincar pemerintah itu. Pasalnya mereka ada dan bertahan di situ sejak konflik 1999.

“Kami bukan serobot pemerintah kota pung tanah, tapi beli,” seru salah seorang perempuan, pengunjuk rasa. Mereka menyesalkan sikap pemerintah yang ingkar dan sama sekali tidak membela rakyat. Apalagi hal itu terjadi saat walikota hendak bertarung di pesta politik. Hal itu disampaikan sejumlah warga yang datang.

BACA JUGA :  Polda Maluku Ajak Mahasiswa Dan Kaum Milenial Perangi Hoax

Sayangnya selama lebih dari dua jam, mereka tak kunjung bertemu walikota Richrad Louhenapessy sebab tidak ada di tempat. Mereka diterima Sekretaris Kota Ambon, A.G. Latuheru yang kemudian berjanji untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka langsung kepada walikota. (PRISKA BIRAHY)

No More Posts Available.

No more pages to load.