TERASMALUKU.COM,-AMBON-Sebelum meninjau posko pengungsi, Selasa, 29 Oktober 2019, semalam Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan para kepala daerah di Maluku. Selain Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno hadir pula 7 bupati dan 1 wali kota se-Maluku dalam pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mendapatkan laporan terkait penanganan bencana gempa yang melanda wilayah Maluku pada 26 September 2019 lalu. Selain itu, Presiden juga mendengar aspirasi dari para kepala daerah di Maluku, salah satunya terkait Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.
“Ya tadi malam saya dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, seluruh bupati dan wali kota sudah rapat terbatas. Tadi malam jam 9 malam sampai jam 10-an. Yang disampaikan juga sama seperti yang tadi bapak sampaikan. Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang,” ungkap Presiden saat berdialog dengan warga di posko pengungsi Kampus Universitas Darussalam Desa Tulehu Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (29/10/2019).
Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kepala Negara akan langsung menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, meskipun dirinya sebagai Presiden memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan soal fiskal, tetapi pemegang uang negara adalah Menteri Keuangan. “Jadi uangnya yang megang Menteri Keuangan, tapi kebijakannya yang memutuskan Presiden,” imbuhnya.
Presiden Jokowi mengaku bahwa aspirasi serupa sering ia dengar setiap bertemu dengan kepala daerah. Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga APBN pun memiliki keterbatasan. “Memang APBN kita juga ada keterbatasan. Tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku,” jelasnya.
Keluhan lainnya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi yaitu terkait infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Presiden mengakui bahwa keluhan tersebut datang dari Indonesia bagian timur. Menurutnya, ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih harus diperbaiki. “Tetapi sekali lagi, dengan keterbatasan APBN yang ada, nanti akan saya utak-atik sesuai dengan tadi yang diusulkan. Insyaallah akan segera kita tindak lanjuti (naikan),” tandasnya.
Dalam pertemuan dengan para kepala daerah semalam, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo. (ADI)
