HARI ini, Rabu (11/12/2019) bertempat di Kampus Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon bersama Kepala BNPB RI Letjen TNI Doni Monardo, Rektor Unpatti Prof Nus Sapteno dan akademisi IAIN Ambon Dr Abidin Wakanno dan Dr Rachma Fitriati sebagai editor, kami melakukan diskusi publik sekaligus bedah buku “Merawat Perdamaian, 20 Tahun Konflik Ambon” (2019) yang diterbitkan oleh Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas). Bagi saya perdamaian itu mahal. Oleh sebab itu kita harus serius dan total bersama-sama bersinergi untuk menciptakan dan merawat perdamaian yang sejati di bumi ini. Berikut lima catatan saya terkait tema ini.
Pertama-tamasaya menaruh respek dan apresiasi yang tinggi atas upaya-upaya bersama untuk merawat perdamaian sejati di Maluku khususnya dan Indonesia pada umumnya, salah satunya melalui kegiatan Sarasehan Nasional yang diselenggarakan Wantannas tahun lalu (2018) di Jakarta. Buku ini merupakan bukti monumental yang merekam sejarah, analisis, harapan dan komitmen kita semua untuk terus merawat perdamaian sejati di Maluku, Indonesia bahkan dunia. Hal ini selaras dengan amanat pembukaan UUD 1945, yakni turut menciptakan perdamaian dunia. Dan menurut saya rasa kita semua merupakan agen-agen perdamaian dalam berbagai aras dan etape sejarah.
Kedua, saya meminjam ungkapan Latin “Historia Magistra Vitae” yang kurang lebih berarti Sejarah merupakan guru kehidupan. Kita dapat banyak belajar dari sejarah, baik dalam arti peristiwa-peristiwa kelam dan berdarah, tetapi juga sejarah yang telah menjadi pranata dan kearifan lokal yang sarat dengan makna persaudaraan, kebersamaan dan solidaritas lintas batas agama, suku, wilayah dan apapun. Sejarah 20 tahun lalu merupakan guru yang bijak bagi kita semua untuk menemukan kearifan dalam memaknai relasi hidup orang bersaudara dalam realitas pluralisme agama, suku dan latar belakang sosial budaya bahkan politik. Sejarah itu pula yang mengajarkan kita untuk terus memperjuangkan perdamaian, yang dalam keyakinan iman saya, dikatakan bahwa “Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah”. Artinya, kita mesti menyadari bahwa tugas menghadirkan damai itu bukan semata merupakan pemenuhan panggilan konstitusi negara, melainkan juga mesti dilihat sebagai panggilan iman agama-agama. Dengan kesadaran itu, maka kita tidak pernah lelah untuk terus berjuang merawat perdamaian sejati kapan dan dimana saja.
Ketiga,refleksi dan analisis terhadap 20 tahun konflik dan damai Maluku memberi pembelajaran bagi kita semua, bahwa ada banyak variabel yang menyebabkan konflik dan damai. Oleh sebab kita membutuhkan sebuah pendekatan yang fundamental dan komprehensif. Kita juga harus sadar bahwa kita sedang memasuki fase baru konflik yang memiliki horison dan cakupan yang luas. Fase baru itu dapat kita cermati sebagai konflik peradaban, seperti disinyalir oleh Samuel Huntington dalam bukunya “Clash of Civilization” tetapi juga potensi konflik di era digital yang digerakan oleh internet dan media sosial. Konflik yang dipicu oleh penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian dan penyalahgunaan teknologi yang bersifat destruktif. Demikian pula fenomena proxy waryang patut dicermati. Terhadap fenomena-fenomena ini kita perlu peka dan realistis bahwa fase-fase baru konflik ini perlu ditelaah dengan kritis sehingga dapat diambil langkah-langkah antisipatif yang strategis dan realistis.
Keempat, gempa dan tsunami konflik identitas dan merebaknya intoleransi. Kita tidak hanya berhadapan dengan realitas bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami, tetapi kita juga sedang berhadapan dengan gempa dan tsunami sosial politik pada aras lokal, nasional dan global. Secara global kita mencermati berbagai konflik di berbagai belahan negara berkaitan erat dengan konflik identitas, entah atas dasar agama, suku, ras dan sebagainya. Peristiwa konflik yang terjadi di India antara orang Hindu dan Muslim, konflik di Palestina, Konflik etnis Rohingya di Myanmar, dan seterusnya merupakan potret buram sekaligus tantangan untuk para pejuang perdamaian.
Kondisi ini turut dipicu oleh gerakan-gerakan lintasnegara atau transnasional dan disupport oleh jaringan internet, sehingga memungkikan terjadinya tindakan-tindakan intoleran, violence ekstrimismdan terorisme. Realitas global ini mengajak kita di Indonesia dan Maluku pada khususnya untuk merajut persaudaraan lintas agama dan suku, melalui pranata-pranata budaya yang inklusif serta wawasan dan sikap beragama yang egaliter, saling menghormati kepelbagaian dan bersama-sama memperjuangkan damai dan kemaslahatan untuk semua.
Kelima,realitas ketidakadilan dan pentingnya politik kesejahteraan. Saya berpendapat bahwa selagi realitas ketidakadilan masih terjadi dimana-mana, maka potensi munculnya konflik hanya menunggu waktu saja. Ketidakadilan global maupun nasional turut berkontribusi terhadap meluasnya konflik di mana-mana. Oleh sebab itu, salah satu langkah fundamental yang perlu dipedomani yakni politik kesejahteraan bagi semua. politik kesejahteraan juga merupakan bagian dari politik perdamaian yang tidak hanya memperkuat pertahanan dan keamanan territorial melainkan memperkuat masyarakat agar makin sejahtera. Dalam kaitan ini, tak dapat dilupakan langkah-langkah strategis mantan Pangdam Pattimura Mayjen TNI Doni Moenardo yang terkenal dengan gebrakannya terkait konsep “Emas Hijau” dan “Emas Biru” serta “Emas Putih”. Saya yakin, ketika kita sungguh-sungguh mengembangkan politik dan pendekatan kesejahteraan, maka tatanan hidup bersama yang damai dapat kita wujudkan bersama.
Demikian lima pikiran pokok dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi upaya-upaya bersama mewujudkan damai sejati di bumi raja-raja (Maluku), Indonesia bahkan dunia. (JR)
