TERASMALUKU.COM,-AMBON-Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon menggelar unjuk rasa di DPRD Kota Ambon, Senin (13/1/2020). Dalam aksi ini, mahasiswa memprotes sejumlah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Sejumlah poin tuntutan pengunjuk rasa yakni, soal penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah, menjamurnya Gerai Indomaret maupun Alfamidi di Kota Ambon serta dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di lingkup Pemkot Ambon. Di gedung DPRD, pengunjuk rasa diterima Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisuta, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono dan pimpinan komisi beserta anggota DPRD lainnya.
“Kami mendesak Pemerintah Kota Ambon untuk menutup segera lokalisasi Tanjung Batu Merah sesuai dengan janji Walikota Ambon,” kata koordinator aksi Mukadam Rumasukun saat membacakan tuntutan HMI Ambon.
Menurutnya, lokalisasi Tanjung Batu Merah ini sangat berdampak buruk dari segi kesehatan karena menimbulkan penyakit HIV/Aids. Hal tersebut, kata dia, berdasarkan data yang diperoleh yakni di Maluku ada 5.330 kasus HIV/Aids dan Kota Ambon berada di urutan pertama dengan jumlah 3.529 kasus HIV/Aids.
Sedangkan untuk Indomaret dan Alfamidi, kata Mukaddam, HMI Cabang Ambon meminta kepada Pemkot Ambon dapat mengurangi serbuan Indomaret dan Alfamidi di Kota Ambon.”Karena dari hasil riset, dan kajian kami serbuan Idomaret dan Alfamidi tersebut sangat mematikan usaha ekonomi masyarakat kecil,” ujarnya.
HMI juga menyoroti soal pengusutan dugaan SPPD fiktif di Pemkot Ambon yang sebelumnya diusut aparat Polres Ambon. Pengujukrasa meminta wakil rakyat menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan Pemkot Ambon tersebut.
Ketua DPRD Kota Ambon, Ely Toisuta mengatakan, aspirasi terkait dengan penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah ini akan tetap dikawal sampai proses penutupan. “Kami tetap berada bersama masyarakat Kota Ambon untuk mengawal penutupan tanjung Batu mMrah. Karena apa yang menjadi tuntutan akan tetap dikawal,” kata Ely. (ALFIAN)
