TERASMALUKU.COM,-AMBON-Komisi III DPRD Provinsi Maluku akan memanggil Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXIII Maluku, ASDP dan Dinas Perhubungan Maluku untuk membahas kondisi Dermaga Fery Hunimua di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias mengatakan rapat dengar pendapat (RDP) ini dilakukan karena kondisi jembatan penyeberangan kapal fery tersebut makin memprihatinkan. Bahkan kata Anos pada Kamis (12/3/2020) jembatan tersebut terendam air pasang.
Akibatnya penumpang yang turun dari kapal fery saat tiba pelayaran dari Pelabuhan Waipirut Seram Bagia Barat terpaksa tergenang air sampai lutut orang dewas. Kendaraan roda dua dan empat juga tergenang air pasang.
“Melihat perkembangan pelabuhan penyeberangan Fery Hunimua yang makin parah, Komisi III akan segera memanggil BPTD Wilayah XXIII Maluku, ASDP dan Dinas Perhubungan Maluku untuk menggelar rapat dengar pendapat membahas masalah Pelabuhan Hunimua sehingga ada langkah-langkah mengatasi masalah ini,” kata Anos Yermias kepada Terasmaluku.com, Kamis malam.
Politisi Partai Golar Maluku ini mengatakan Dermaga Fery Hunimua mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi 6,8 magnetudo yang mengguncang wilayah Pulau Ambon pada 26 September 2019.
Anos mengatakan konstruksi Dermaga Fery Hunimua mengalami patahan akibat gempa, sehingga permukaan dermaga amblas. Karena itu setiap air pasang dermaga Fery Hunimua terendam air. “Masa kita mau biarkan kondisi seperti ini terus terjadi. Karena dermaga ini sudah sering terendam setelah gempa. Karena itu saat RDP kita minta BPTD dan ASDP mencari solusi terbaik sehingga tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat setiap melintasi jalur tersebut,” ungkap Anos.
Anos mengatakan nantinya dalam RDP tersebut pihaknya akan meminta penjelasan dari BPTD Wilayah Maluku, ASDP dan Dinas Perhubungan Maluku termasuk apakah dermaga Fery Hunimua itu masih layak digunakan atau tidak.
“Memang butuh kajian khusus apakah pelabuhan masih layak atau tidak di tempat tersebut. Pastinya nanti saat RDP dengan BPTD Maluku dan ASDP baru dibicarakan karena secara teknis mereka yang paham,” kata Anos. (ADI)
