TERASMALUKU.COM,-AMBON – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat (LSM PMPR) Indonesia DPD Maluku mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk periksa Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Yasin Payapo.
Desakan ini disampaikan LSM PMPR-Indonesia DPD Maluku lewat aksi demonstrasi di depan kantor Kejati Maluku JL. Sultan Hairun, Ambon, Senin (2/11/2020).
Bukan tanpa alasan PMPR mendesak hal ini. Pasalnya, menurut PMPR-Indonesia DPD Maluku, Bupati Yasin Payapo dinilai terkesan tutup mata atas dugaan perampasan hak hutan di petuanan Desa Ahiolo dan Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten SBB oleh CV. Titian Hijrah.
CV. Titian Hijrah beroperasi di berdasarkan SK Bupati SBB Nomor: 525-456 Tahun 2017. Menurut pendemo, operasi yang dijalankan perusahan tersebut belum sesuai ruang lingkup kegiatan perusahann jika ditilik dari izin yang dikantongi yakni kegiatan budidaya tanaman perkebunan pala intercoop kakao.
Namun Bupati Yasin Payapo terkesan acuh terhadap hal ini. “Diduga CV. Titian Hijrah beroperasi belum sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan. Kami menduga perusahan tersebut hanya untuk merampas hak hutan wilayah di petuanan Desa Ahiolo dan Abio, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten SBB,”ujar Koordinator Lapangan Aksi, Saman Amirudin Patty.
Maka dari itu, dalam tuntutannya, LSM PMPR-Indonesia Maluku mendesak Kejati Maluku segera memeriksa Bupati SBB karena dinilai melepas tangan dari adanya dugaan perampasan hasil hutan dengan modus pertanian.
“Mendesak Kejati Maluku agar memeriksa Bupati SBB tentang hadirnya CV. Titian Hijrah karena diduga telah lari dari perjanjian namun Bupati SBB terkesan menutup mata,”tegas pendemo lewat tuntutan aksi yang dibacakan Korlap dihadapan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette.
Menanggapi tuntutan LSM PMPR-Indonesia DPD Maluku itu, Sapulette meminta agar pendemo menyampaikan laporan dugaan penyelewengan dimaksud agar ditindaklanjuti Kejati Maluku. (RUSADY ADJIZ)
