TERASMALUKU.COM,AMBON, – Satu lagi, menteri sosial jadi tersangka kasus korupsi banyuan sosial (bansos) Covid-19 oleh KPK. Meski begitu warga Kota Ambon tidak perlu khawatir. Pasalnya penangkapan tersebut tak berpengaruh terhadap bansos Covid-19 yang telah ditetapkan untuk Kota Ambon.
“Bantuan kita sudah jalan dari November. Dan Desember ini terakhir. Minggu ini kita upayakan cepat dan mungkin minggu ini sudah habis, ” jelas Sekertaris Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon, Naldo Djelelep kepada Wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (7/12/2020).
Penetapan Mentri Sosial RI, Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi jelas membikin geger. Pasalnya seluruh warga Indonesia tengah menanti penyelesaian pemberian bantuan sosial dari pemerintah pusat. Sayangnya lembaga yang justru mengepalai hal ini mencatut dan memanfaatkan uang negera.
Hanya saja Naldo kepada wartawan mengatakan Bansos berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon. Berupa Sembilan Bahan Pokok (Sembako).
“Jumlah kalau Desember itu saya belum totalitas. Tapi kan berkisar diantara 11 ribu hingga 12 ribu Kartu Keluarga (KK) kan. Jumlah itu, tidak berlari lagi dari situ, ” ujarnya.
Atau secara sederhana data warga penerima bansos diterbitkan dari Kelurahan dan desa. Bukan dinas sosial (dinsos). Jadi seluruh data warga murni diambil langsung dari lapangan tanpe melalui dinas.
“Data yang masuk itu melalui RT atau RW. Karena harus mengetahui secara RT atau RW. Kalau terjadi perubahan, kan mekanismenya kan sudah diatur, ” terangnya.
Menurutn Naldo mekanisme ini berada di luar ragam bansos lain yang dikeluarkan Kementrian Sosial.
Karena itu Naldo meminta warga kota tidak perlu khawatir. Mereka yang namanya terdata dengan terang berhak atas bantuan yang telah disipakan. Nantinya pembagian dilakukan oleh RT RW melalui kelurahan atau desa.
“Masalah itu, tidak menjadi kewenangan kita di Daerah untuk melihat itu. Intinya tidak mempengaruhi Bansos Covid-19 di Ambon, “ tegas dia. (PRISKA BIRAHY)
