TERASMALUKU.COM-AMBON-Dua orang perwakilan dari 26 Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Kota Ambon menyampaikan keluhan dihadapan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat dialog.
Dialog antara Menteri Desa bersama perwakilan 26 BUMDes se-Kota Ambon ini dilangsungkan di area depan kantor dan gerai BUMDes Hatukau Negeri Batu Merah di kawasan Galunggung, Kota Ambon, Jumat (29/1/2021) sore.
Saat dialog ini, perwakilan dari BUMDes Hative Kecil serta BUMDes Rurehe Galala langsung menyampaikan keluhan mereka.
Dihadapan Menteri Desa, perwakilan BUMDes dari Hatiwe Kecil yang geluti bidang perikanan terutama ikan asap menyampaikan kendala yang kerap dialami BUMDes adalah masalah regulasi dan fasilitas.
Perwakilan BUMDes Hative Kecil ini pun meminta agar regulasi dari mulai tingkat desa hingg kecamatan, kabupaten maupun provinsi harus sama-sama searah agar BUMDes lebih maju.
Sementara soal fasilitas, lanjut perwakilan BUMDes Hative Kecil ini adalah masalah pangsa pasar yang dinilai masih sangat minim. Kalaupun akan dijual ke luar daerah lanjut dia BUMdes terbebani dengan biaya.
Hal senada juga disampaikan perwakilan BUMDes Rurehe Galala, Elias Yoseph. Dia juga meminta agar regulasi lebih disederhanakan lagi.
Menanggapi keluhan BUMDes di Kota Ambon itu, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan terkait regulasi ini kata dia memang setiap daerah berbeda-beda. Namun lanjut dia, baik Provinsi maupun kabupaten/kota bisa memperhatikan keluhan BUMDes ini dengan menyederhanakan lagi regulasi. “Terkait regulasi ini bervariasi ya masing-masing daerah. Tapi provinsi maupun kabupaten/kota bisa lakukan penyederhanakan regulasi,”tuturnya.
Bahkan diakuinya, di Kementerian Desa saja, regulasi sudah dipangkas separuhnya. “Saya ingin berbagai regulasi lebih sederhana lagi,”sambungnya.
Sementara terkait persoalan pasar diakuinya memang menjadi masalah secara nasional. Namun dipastikannya akan dicari solusi terbaik. (Ruzady)
