Kemudian alokasi anggaran untuk lima kabupaten dan kota di kawasan Tenggara dirasakan belum ada keadilan karena contohnya pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) saja dari Rp700 triliun, lima daerah ini hanya mendapatkan Rp70 miliar.
Maka untuk kedepannya haruslah melihat Maluku secara keseluruhan, dan tidak hanya fokus untuk wilayah terdekat seperti Pulau Ambon, Pulau Seram, atau Pulau Buru.
Di sisi lain, kata Anos, alokasi anggaran pembangunan di KKT selama ini juga tidak sedikit.
Hingga tahun terakhir ini, justru ketiga kabupaten itu mendapatkan alokasi anggaran yang cukup dan bukan hanya dari APBD Provinsi tetapi juga dari APBN, di mana APBN ini juga merupakan andil atau perjuangan komisi III DPRD Maluku.
“Saya pernah menjadi ketua komisi III dan menyampaikan hal itu secara langsung kepada Irjen di Kementerian PUPR saat itu, Ir. Widiyarto yang membidangi pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, dan air bersih,” ujarnya.
Pemeliharaan terhadap jalan nasional maupun ruas jalan provinsi hingga masalah air bersih di KKT juga sudah semakin baik sehingga tidak menjadi bola liar seolah-olah Pemprov Maluku selama ini bersikap diam.
Pewarta : Daniel Leonard/Antara
Editor : Alex Sariwating