TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pengamanan kawasan tambang emas Gunung Botak Kabupaten Buru, Maluku merupakan persoalan bersama. Tidak hanya Polri yang menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di sana, tapi di sisi lain juga ada Pemerintah Daerah (Pemda).
Masalah di Gunung Botak sangat kompleks. Butuh penanganan bersama semua pihak. Olehnya itu, Polda Maluku meminta bantuan Pemda untuk bersama mencegah terjadinya berbagai tindakan kriminal, sampai dengan pencemaran lingkungan.
BACA JUGA : Warga Buru Hadang Polisi Yang Tangkap Penambang Ilegal, 19 Penambang Berhasil Kabur
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. M. Rum Ohoirat, mengatakan, selama ini persoalan di kawasan tambang emas Gunung Botak ditangani secara bersama.
Baik Polri, TNI, maupun Pemda. Di Gunung Botak sempat didirikan Pos PAM bersama pada sejumlah titik yang menjadi pintu masuk menuju kawasan tambang emas tersebut.
“Yang masih ada Pos PAM saja, banyak warga yang masih berusaha masuk melalui jalur tikus. Apalagi saat ini sudah tidak ada lagi personil pengamanan di atas,” kata Rum dalam siaran persnya, Selasa (25/5/2021).
Selama ini pengamanan kawasan Gunung Botak dilakukan bersama dengan Pemda. Namun, pada November 2020, Pemda Kabupaten Buru menarik diri dan tidak lagi membantu PAM dikawasan tersebut .
Sejak penarikan itu, dukungan pengamanan seperti biaya operasional makan minum terhenti. Meski begitu, pengamanan kawasan masih terus dilakukan oleh Polres Buru hingga akhirnya dikendorkan polisi pada Maret 2021.
Meski dilakukan penarikan personil dari Pos PAM Gunung Botak, namun kata Rum, patroli keliling terus dilaksanakan hingga saat ini. Sebab, biaya pendukung operasional penempatan personil di sejumlah Pos PAM menjadi kendala utama.
“Kita terus lakukan patroli keliling di kawasan Gunung Botak. Namun sampai kapan itu dilakukan, karena kalau selesai kita patroli warga masuk lagi, dan sampai kapanpun masyarakat akan terus naik di Gunung Botak,” katanya.
BACA SELANJUTNYA