Isu Kasrul Selang Sengaja Dilengserkan dari Jabatan Sekda Maluku Berkembang, Pemprov Sampai Bikin Klarifikasi, Simak Isinya

by
Wagub Baranbas Orno saat berikan keterangan pers di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (21/7/2021). Foto : Istimewa

Keputusan sebagaimana tersebut telah dilandaskan pada aturan yang berlaku terhadap penunjukan Plh Sekda.

Pertama, sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK), Gubernur mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintahan sesuai ketentuan undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

Kedua, apabila seorang Sekda berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas Sekda dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat atas persetujuan Mendagri sesuai pasal 214 ayat1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketiga, Kepala Daerah menunjuk Plh, apabila Sekda tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 hari kerja sesuai pasal 4 Huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekda dan keempat pejabat pemerintah (kepala daerah) memiliki hak untuk Menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan.

Hak tersebut antara lain menunjuk Plh apabila pejabat definitif berhalangan (undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

“Pengangkatan, pemberhentian, dan atau pergantian Sekda tentu akan didasarkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, sekalipun demikian hal itu adalah Kewenangan mutlak kepala daerah sebagai pejabat pembina Kepegawaian kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,”jelasnya.

Ditambahkannya, jabatan Sekda bukan jabatan politik, tetapi adalah jabatan struktural.

“Kalaupun saat ini maupun dalam waktu yang akan datang terjadi Pergeseran bahkan pergantian jabatan struktural pada berbagai Jenjang eselonisasi dalam lingkup pemerintah daerah provinsi Maluku adalah semata-mata bertujuan untuk mencapai sebuah Kemajuan demi kepentingan masyarakat dan bukan untuk tujuan
Politik,”tandasnya. (Ruzady)