Perkara Lahan PLTMG Namlea, Hakim Tipikor PN Ambon Vonis Bebas Ferry Tanaya

by
Foto : Antaranews.com

Sedangkan terdakwa Abdul Gafur 8,5 tahun penjara, denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti atas kerugian negara yang diberikan PT PLN kepada terdakwa sebesar Rp 9,7 Juta subsider tiga bulan kurungan.

PLN Unit Induk Pembangunan Maluku pada 2016 melakukan proses pengadaan tanah bagi pembangunan PLTMG berlokasi di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru, Maluku.

Untuk kepentingan itu PLN UIP Maluku melayangkan surat kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kepala kantor BPN Buru, John George Sen (Alm) secara lisan memerintahkan Abdul Gafur Laitupa selaku Kasie Pengukuran di BPN Buru melakukan pengukuran lahan.

Yaitu tanah seluas 48.000 meter persegi. Namun Abdul Gafur Laitupa membuat peta lokasi nomor 02208 tertanggal 16 Juni 2016. Namun, peta lokasi tersebut tidak sesuai data sebenarnya.

Peta lokasi mencantumkan nomor induk bidang tersebut, tetapi berdasarkan komputerisasi ternyata lokasi itu milik Abdul Rasyid Tuanani seluas 645 meter persegi.

Sementara tanah ini dikuasai oleh negara karena lokasinya merupakan bagian dari tanah erfpacht dan pemegang haknya atas nama Zadrak Wakano (Alm).

Padahal ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, tanah erfpracht tidak bisa dipindah-tangankan baik kepada ahli waris maupun kepada pihak lain selaku pembeli.

Ketika pemegang hak erfpracht meninggal dunia, kepemilikan atas tanah tersebut tidak bisa dikuasai oleh ahli waris dan berstatus menjadi tanah negara.

Pewarta : Daniel Leonard
Editor : M Arief Iskandar