Beda Perlakukan Masyarakat dan Pejabat Terpapar, Badko HMI : Pemerintah Gagap Dalam Penanganan Covid-19

by
Ketua Badko HMI Maluku-Malut, Firdaus Arey. foto : terasmaluku.com

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Maluku-Maluku Utara menilai pemerintah gagap dalam penanganan Covid-19.

BACA JUGA : Tak Terima Dibilang Kaskadu, HMI Tuntut Gubernur Murad Minta Maaf

“Faktanya dari pusat sampai di daerah faktanya alami kegagapan jalankan fungsinya untuk penanganan pandemi,”ucap Ketua Badko HMI Maluku-Malut, Firdaus Arey saat diwawancarai usai aksi demo di pintu keluar halaman kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (9/8/2021).

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pengurus Badan Koordinasi HMI Maluku-Maluku Utara melakukan aksi demo di pintu keluar halaman kantor Gubernur Maluku JL. Sultan Hairun, Ambon, Senin (9/8/2021). foto : terasmaluku.com

Hal ini kata Firdaus, terlihat jelas dari perlakukan pemerintah terhadap masyarakat yang yang kesulitan ekonomi dengan pejabat daerah.

Dimana jika pejabat yang meninggal dunia meski terpapar Covid-19, tidak dimakamkan dengan protokol kesehatan. Sementara jika masyarakat biasa yang juga kesulitan dalam segi ekonomi meninggal dan trpapar Covid, dengan terpaksa harus relakan jenazahnya dimakamkan dengan prokes.

Sebagaimana diketahui, pada 1 Agustus 2021, Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Muhammad Yasin Payapo meninggal dunia di kediamannya di kawasan Galunggung, Kota Ambon setelah sehari sebelumnya sempat dirawat di RSUP dr. Johanes Leimena Ambon dan hasil pemeriksaan Rapid Test Antigennya positif Covid-19.

BACA JUGA : RSUP Ambon : Bupati Positif Covid

Namun, pihak keluarga menolak makamkan jenazah almarhum dengan protokol kesehatan.

BACA JUGA : Pihak Keluarga Tolak Makamkan Jenazah Bupati SBB Secara Protokol Covid

“Kegagapan itu dapat kita buktikan dengan soal bagaimana pemerintah dan satuan tugas memperlakukan masyarakat. Fakta di lapangan masyarakatyang ekonominya minim diberlakukan dengan cara berbeda dengan orang-orang yang punya kuasa dan keuangan memadai. Fakta lain juga beberapa hari lalu ada pejabat di daerah meninggal oleh pihak rumah sakit diputuskan Covid tapi diperlakukannya beda, dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Ini fakta dimana pemerintah gagap,”sebutnya.

Begitu juga menyangkut transparansi anggaran Covid-19.

“Berikutnya soal transparansi anggaran Covid. Negara lewat menteri keuangan dan mendagri sudah mengeluarkan surat keputusan bersama soal relokasi APBN (maupun) APBD 50 persen untuk penanganan pandemi tapi anggaran itu oleh pemerintah daerah tidak pernah transparan ke publik. Uang-uang iu dipakai untuk apa?,”tandasnya. (Ruzady)