HMI Sebut Alokasi Pinjaman Rp. 700 Miliar Pemprov Maluku Tak Transparan

by
Ketua Badko HMI Maluku-Malut, Firdaus Arey. foto : terasmaluku.com

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Indonesia (Badko HMI) Maluku-Malut menilai alokasi anggaran pinjaman Rp. 700 Miliar dari PT. SMI oleh Pemerintah Provinsi Maluku tak jelas peruntukannya.

Padahal pinjaman ini mengatasnamakan masyarakat Maluku karena kondisi Pemprov yang kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Seharusnya menurut Badko HMI Maluku-Malut, pinjaman itu dialokasikan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Dan ini memperlihatkan gagapnya pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pengurus Badan Koordinasi HMI Maluku-Maluku Utara melakukan aksi demo di pintu keluar halaman kantor Gubernur Maluku JL. Sultan Hairun, Ambon, Senin (9/8/2021). foto : terasmaluku.com

Soal transparansi penggunaan anggaran ini juga menjadi salah satu point tuntutan Badko HMI Maluku-Malut saat melangsungkan aksi demo di pintu keluar halaman kantor Gubernur Maluku Senin (9/8/2021) kemarin.

BACA JUGA : Tak Terima Dibilang Kaskadu, HMI Tuntut Gubernur Murad Minta Maaf

BACA JUGA : Beda Perlakukan Masyarakat dan Pejabat Terpapar, Badko HMI : Pemerintah Gagap Dalam Penanganan Covid-19

“Duit sebanyak itu dipakai entah untuk apa, transparanasi alokasinya untuk apa tidak jelas. Memang kita ketahui bersama PT. SMI itu untuk mendukung infrastruktur, tapi ingat peraturan pemerintah untuk PEN mewajibkan anggaran PEN itu harus dialokasikan untuk masyarakat terdampak pandemi pelaku UKM dan nelayan dan petani, tapi di Maluku itu tidak terjadi. Yang terjadi justru dana PEN digunakan untuk membangun infrastruktur yang tidak tepat sasaran,”kata Ketua Badko HMI Maluku-Malut, Firdaus Arey di Ambon, Senin kemarin usai aksi demo.

Dicontohkannya, pembangunan talud penahan ombak di SBT misalnya yang menelan anggaran sebesar Rp. 12,3 miliar.

“Apakah itu bermanfaat bagi masyarakat di tengah pandemi? jawabnnya tentu tidak. Belum lagi kisruh dan polemik trotoar yang dibangun pakai dana SMI. Selebihnya publik tidak tahu,”sebutnya. (Ruzady)