Datangi Kodam dan Polda Maluku, Masyarakat Adat Buru Bantah Ada Pungli di Tambang Gunung Botak

by
Ketua LSM dan perwakilan masyarakat adat Buru mendatangi Mapolda Maluku, Kamis (12/8/2021). FOTO : ISTIMEWA

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Perwakilan tokoh adat Pulau Buru dan LSM Parlemen Jalanan mendatangi Markas Kodam XVI/Pattimura, Polda Maluku dan Kantor Gubernur Maluku di Kota Ambon, Kamis (12/8/2021).

Mereka menyampaikan aspirasi dan dukungan kepada pimpinan TNI dan Polri di Pulua Buru. Aspirasi tersebut ditadantangani 41 tokoh adat, pemuda dan LSM dataran Negeri Kaiely Pulau Buru.

Dukungan ini menyusul aksi demo mahasiswa di Kota Ambon yang menyebutkan aktivitas tambang emas di Gunung Botak melibatkan aparat TNI dan Polri.

LSM dan perwakilan masyarakat adat Buru datangi Makodam Pattimura

Dalam surat tersebut, tokoh adat, pemuda dan LSM membantah adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak TNI dan Polri di lokasi tambang emas Gunung Botak.

“Lewat surat dari tokoh adat, pemuda dan LSM, kami menyampaikan klarifikasi terkait tudingan aktivitas pertambangan di wilayah Gunung Botak melibatkan aparat TNI dan Polri adalah tidak benar atau hoax. Kami tegaskan tidak ada pungutan liar yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri di lokasi tambang,” kata Ketua LSM Parlemen Jalanan Kabupaten Buru, Rusman Arif Soamole kupada wartawan usai menyampaikan suratnya di Makodam Pattimura, Polda Maluku dan Kantor Gubernur Maluku.

Rusman datang bersama John Nurlatu, kepala adat Tanah Merah Dataran Tinggi. Rusman atau Ucok ini menegaskan, saat ini di lokasi tambang emas Gunung Botak Pulau Buru tidak ada Posko pengamanan apapun dari TNI dan Polri. Sehingga lanjutnya, tidak mungkin ada pungutan liar di kawasan Gunung Botak.

“Tidak ada satupun TNI dan Polri yang melakukan pungli di wilayah Tambang Emas Pulau Buru, karena tidak ada pos pengamanan disana,” katanya.

Ucok juga meminta Kapolda Maluku Irjen Pol Refdi Andri segera menangkap para cukong-cukong, pengusaha liar yang bermain di wilayah tambang emas Gunung Botak.

Ucok bilang, para cukong itu selama ini atau setidaknya sejak 2016, selalu memberikan laporan fitnah terkait Gunung Botak. Laporan fitnah tersebut kata Ucok, kemudian mengorbankan pejabat TNI dan Polri di Pulau Buru.

“Bebarapa banyak pejabat TNI dan Polri dipindahkan atas laparoan para cukong, pengusaha liar yang memiliki rendaman dan tong, pengolahan emas dengan menggunakan bahan kimia. Karena itu mereka juga harus ditindak,” tegas Ucok.

Ucok juga mengatakan, dalam surat yang juga disampaikan ke Gubernur Maluku Murad Ismail, terdapat 41 tokoh adat di Pulau Buru yang menginginkan pembukaan pengelolaan tambang emas Gunung Botak Pulau Buru yang dikelola oleh masyarakat adat.

“Kami masyarakat adat meminta kepada Gubernur Maluku untuk merealisasikan wilayah Gunung Botak sesuai dengan UU Pertambangan,” katanya.

Dia menambahkan, apabila Gubernur Maluku Murad Ismail tidak bisa merealisasikan hal tersebut, maka mereka meminta untuk untuk bekerja secara kearifan lokal di wilayah tanah adat di Gunung Botak. (ALFIAN SANUSI)