Terkait Biaya Rapid Antigen, Dinkes Maluku Tunggu Surat Edaran Resmi

by
Penumpang angkot ikut jalani rapid test antigen gratis. Hasilnya keluar setelah 30 menit setelahnya, (27/2). FOTO: Priska Birahy

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pemerintah menggratiskan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) uji validitas rapid diagnostic test antigen.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Layanan Uji Validitas Rapid Diagnostic Test Antigen yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan.

Aturan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2 Agustus 2021. Kemudian, diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 3 Agustus 2021.

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa penyelenggaraan uji validitas rapid diagnostic test antigen dilaksanakan oleh laboratorium kesehatan yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan. Pemerintah menetapkan tarif untuk uji validitas tersebut sebesar Rp694 ribu per tes.

Dalam ayat 2 Pasal 2 disebutkan, tata cara pengujian validitas rapid diagnostic test antigen diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

Kemudian, Ayat 1 Pasal 3 menyebutkan bahwa tarif atas PNBP penyelenggaraan uji validitas rapid diagnostic test antigen ditetapkan nol rupiah atau nol persen.

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, tata cara, dan persyaratan pengenaan tarif sampai Rp0 atau nol persen akan diatur dalam peraturan menteri kesehatan.

Aturan ini mulai berlaku setelah 15 hari diundangkan. Artinya, beleid ini baru berlaku pada 18 Agustus 2021.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Zulkarnain. Foto : terasmaluku.com

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Zulkarnain yang ditanyai mengenai penerapan PMK Menkeu ini di Maluku mengingat per Rabu (18/8/2021) hari ini sudah mulai diberlakukan, mengaku masih menunggu Surat Edaran resminya.

BACA JUGA : Harga Test PCR, Plt Kadinkes Maluku : Kita Ikut Instruksi Presiden

“Nanti kalau Surat edarannya kita sudah terima instruksi itu kita akan laksanakan. Secara tertulis belum (diterima),”terangnya menjawab wartawan di Ambon, Selasa (17/8/2021).

Apakah hanya berlaku bagi faskes dibawah naungan Pemerintah saja ataukah juga termasuk faskes swasta, kata dia menambahkan hal ini akan dipelajari terlebih dahulu jika Surat Edaran resmi sudah diterima.

“Nanti kita pelajari dulu, saya belum baca,”tandasnya. (Ruzady)