Difasilitasi Kantor Staf Presiden, Maluku dan Lima Provinsi Ini Jajaki Kerjasama, Regulasi Kapal Andon Diatur

by
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Abdul Haris. Foto : terasmaluku.com

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Abdul Haris mengungkapkan kapal-kapal nelayan andon yang beroperasi di perairan Maluku belum miliki izin alias ilegal.

Dijelaskannya, kapal nelayan andon adalah nelayan pendatang dari laur daerah yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di daerah tertentu.

Regulasi yang mengatur aktivitas nelayan andon diatur dengan Peraturan Menteri KKP tentang andon penangkapan ikan.

Hanya saja perjanjian kerjasama antar daerah dengan Maluku yang mengatur regulasi kapal andon ini belum ada dan berujung penangkapan puluhan kapal andon beberapa waktu lalu.

BACA JUGA : Puluhan Kapal Nelayan Andon Ilegal Ditangkap di Perairan Maluku

“Yang selama ini terjadi di perairan Maluku ini belum ada izinnya, mereka liar,”ungkapnya saat diwawancarai Selasa (24/8/2021).

Maka dari itu, kata dia, saat ini tengah digagas kerjasama enam provinsi yaitu Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan dan Gorontalo dengan Maluku dan difasilitasi Kantor Staf Presiden (KSP).

Kerjasama ini ditargetkan akan diteken pada pertengahan September mendatang.

Nantinya dalam kerjasama yang diteken oleh masing-masing Gubernur ini didalamnya termasuk sektor kelautan dan perikanan dan akan ditindaklanjuti masing-masing DKP yang mengatur tentang nelayan andon.

“Dari semua sektor pemerintahan itu ada sektor kelautan dan perikanan. Nanti di sektor ini perjanjian kerjasama baru kita atur. Supaya yang selama ini mereka ilegal itu kita legalkan, kita buatkan aturan supaya mereka ikut aturan. Kalau mereka tidak ikut aturan, kita proses,”tegasnya.

BACA  SELANJUTNYA