TERASMALUKU.COM,-AMBON-Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno prihatin dengan kondisi yang dialami Samasuru, kawasan tapal batas yang diperebutkan Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat (SBB).
Samasuru merupakan satu dari tiga negeri dari Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di daratan Elpaputih wilayah antara Wai (Sungai) Tala dan Wai Mala sebelum pemekaran SBB menjadi kabupaten tahun 2003.
Bahkan kata Wagub Orno, Samasuru ini sampai dengan 2021 tidak terdaftar sebagai Desa di Provinsi Maluku gara-gara perebutan tapal batas ini.
“Sudah hampir 10 tahun bahkan lebih, dana Pempus maupun provinsi kabupaten tidak pernah Samasuru rasakan. Samasuru ini kan gara-gara pemekaran, Kabupaten Maluku Tengah dan SBB perebutan batas wilayah akhirnya korbanlah Samasuru ini. Sampai hari ini Samasuru tidak terdaftar sebagai desa di Maluku,”kata Wagub kepada wartawan usai membuka Rakor Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) Tahun 2021, Rabu (1/9/2021).
Bahkan untuk bisa peroleh KTP pun warga di Samasuru ini harus numpang di desa-desa lain. “Jadi samasuru ini masyarakatnya kalau mau sekolah pelayanan apa KTP, mereka harus pergi minta KTP di desa-desa lain.
Atas persoalan ini lanjut Wagub, Pemerintah Provinsi Maluku akan meminta Maluku Tengah dan SBB menyelesaikannnya.
“Setelah laporan ini kita tindaklanjuti jadi ini lewat Karo Hukum agar kabupaten dua ini selesaikan, jadi bisa nggak pemerintah provinsi intervansi melalui Kemendagri,”tandasnya.
Dia pun menyarankan persoalan ini juga harus diangkat DPRD. “Ini juga harus diangkat di DPRD. Masyarakat suku terasing saja kita rangkul masuk NKRI jadi penduduk NKRI ber-KTP. Kok masa yang ini desa kita (tidak diurus)?,”herannya.
Orno juga sempat menceritakan kaitan Samasuru saat peletakan batu pertama Kota Masohi oleh Bung Karno, Presiden RI pertama.
“Waktu Bung Karno letakkan batu pertama (Kota Masohi),dulu kota Masohi namanya melati dirubah menjadi Masohi itu batu dan air yang ditaru disitu adalah dari Samasuru diambil di (Wai) Tala lalu dibawa . Samsuru itu desa adat, bukan desa adminsitrasi biasa. Kasian kan. Maluku negeri raja-raja, indikator mestinya kita lihat di desa-desa adat kita harus dijaga dan dilestarikan,”pungkasnya. (Ruzady)
