Data Akurat, Public Trust Meningkat Oleh : Izzuddin Ar Rifqiy

by
Izzuddin Ar Rifqiy, Fungsional Statistisi BPS. FOTO : DOK. PRIBADI

BELUM lama ini muncul banyak mural atau pesan visual yang bernada mengkritik pemerintah. Mural-mural tersebut tak berumur panjang. Begitu viral di dunia maya, keberadaannya di dunia nyata langsung dihapuskan. Beberapa pihak mengaitkan dengan menurunnya public trust atau kepercayaan publik kepada pemerintah.

Anggapan turunnya kepercayaan publik itu ditepis oleh Presiden Jokowi. Dalam rapat dengan pimpinan partai koalisi beliau menyatakan bahwa indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah meningkat ke angka 115.6. Walaupun presiden tidak menyebutkan dari mana asal datanya, namun dipercaya datanya bersumber dari Danareksa Research Institute (DRI) dalam bentuk CCGI (Consumer Confidence in The Government Index) yang dilaksanakan pada bulan Juli 2021.

Sementara itu hasil survei yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia, Voxpopuli Research Center, dan Charta Politika pada periode Juli-Agustus 2021 menunjukkan hasil yang berbeda. Bunyinya antara lain menyatakan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah menurun dibandingkan periode survei sebelumnya.

Angkanya turun di bawah 60 persen, bahkan LSI yang menyatakan kepercayaan masyarakat turun di bawah 50 persen. Perbedaan tersebut dimungkinkan karena ada perbedaan pendekatan. DRI menggunakan pendekatan ekonomi sedangkan lembaga-lembaga lainnya menggunakan pendekatan sosial & penanganan pandemi Covid-19.

Public trust atau kepercayaan publik merupakan satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) semakin tinggi kepercayaan publik, pemerintah akan semakin mudah melaksanakan program-programnya, keadaan ekonomi dan sosial politik stabil, dan kepatuhan (complicance) masyarakat terhadap hukum juga meningkat.

Menurut OECD, terdapat 5 dimensi kebijakan yang penting diadopsi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dimensi pertama responsif, kemampuan pemerintah dalam merespon permasalahan secara cepat dam memberikan pelayanan publik yang dapat diakses oleh semua.  Yang kedua adalah keandalan, kemampuan pemerintah meminimalisir ketidakpastian dalam hal ekonomi dan sosial politik, serta kemampuan bertindak secara konsisten.

Selanjutnya adalah keterbukaan dan inklusif, komunikasi secara dua arah dari pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta partisipasi aktif masyarakat. Dimensi keempat adalah integritas, kebijakan dengan prinsip melindungi kepentingan publlik serta mencegah terjadinya korupsi. Lalu yang terakhir adalah keadilan, memberikan layanan yang tidak pilih kasih yang dituangkan dalam Standard Operational Procedures (SOP) dan diikuti secara ketat.

Peran Data Statistik

Menyambut hari statistik yang diperingati setiap tanggal pada 26 September, mari kita kaji peranan dalam data statistik dalam meningkatkan kepercayaan publik ke pemerintah. Data akurat memberikan gambaran yang utuh apa yang terjadi di lapangan. Momotret kondisi lapangan menggunakan ‘senjata’ bernama survei dan sensus. ‘Senjata’ itu merupakan mekanisme kompleks yang melibatkan ribuan orang demi mendapatkan satu data.

Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin melaksanakan puluhan survei hingga level kabupaten, untuk memberi support pada pemerintah untuk bertindak secara responsif. Misalnya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselanggarakan dua kali dalam setahun. Data kemiskinan yang dihasilkan dari survei tersebut dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan secara terarah jika dengan segera ditindak lanjuti.

Dari berbagai data yang dikumpulkan itu, hasilnya disampaikan setiap bulan lewat program Berita Resmi Statistik (BRS). Data tersebut diharapkan dapat memberikan berbagai informasi ekonomi sosial dan politik baik di level nasional maupun di level provinsi sehingga memberikan kepastian tentang apa yang terjadi di masyarakat. Konsistensi BRS menjadi kunci keandalan BPS dalam menyediakan data secara cepat.

BPS sendiri memiliki Pelayanan Statistik Terpadu (PST) untuk melayani kebutuhan data masyarakat. Layanan tersebut dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Hasil dari data-data yang rutin dikumpulkan oleh BPS hingga kegiatan besar seperti Sensus Penduduk dapat diakses melalui web. BPS juga memiliki kantor regional hampir di seluruh kabupaten di Indonesia yang dapat dikunjungi jika diperlukan. Hal tersebut sekaligus menjawab keterbukaan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan data untuk berbagai keperluan.

Penyelenggaran Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dilaksanakan oleh BPS. Survei tersebut merupakan salah satu upaya preventif dan hasilnya diharapkan dapat mempersempit bahkan menghapus budaya korupsi di Indonesia. Kemudian ada juga Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang rutin dilaksanakan sebagai agenda tahunan. Survei tersebut yang menghasilkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang mampu menggambarkan perilaku korupsi sehari-hari (petty corruption) masyarakat Indonesia.

IPAK Indonesia tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 3,84 dengan skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 3,70. Hal tersebut menunjukkan masyarakat semakin berperilaku anti korupsi. Tetapi di balik itu, IPAK 2020 menggambarkan beberapa hal yang perlu diperbaiki yakni masih adanya masyarakat dan pelaku usaha yang membayar melebihi ketentuan ketika mengakses pelayanan publik; sebagian besar pembayaran yang melebihi ketentuan terjadi sesudah pelayanan selesai; dan sebagian besar pembayaran yang melebihi ketentuan terjadi dalam bentuk uang.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat diperlukan upaya kolektif dari semua pihak yang digaji oleh uang pajak dari rakyat. Rakyat membutuhkan pejabat berintegritas kuat, setelah kepercayaannya pada lembaga negara dikoyak dengan korupsi bansos dan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Upaya tersebut bisa dimulai dari penghapusan pungli di semua lini. Penerapan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK & WBBM) diterapkan betul-betul. Serta tindakan pencegahan korupsi yang kuat berbasis data.

Pemerintah di level pusat sampai ke level desa juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memanfaatkan data sebagai pijakan dalam mengambil kebijakan. Karena kebijakan berdasarkan data adalah kebijakan yang terarah dan memiliki indikator yang jelas. Di sisi lain, BPS dengan visinya  sebagai “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” harus selalu meningkatkan kualitas datanya dari hulu hingga ke hilir. Dari mitra petugas lapangan hingga pejabat tertingginya.

Penulis : Izzuddin Ar Rifqiy, SST Fungsional Statistisi BPS