Program Sanitasi Pada 10 Desa di SBT Capai Rp 6 Milyar

by

TERASMALUKU.COM,-BULA-Program pemberdayaan Sanitasi Perdesaan (Sandes) yang tersebar di 10 desa pada empat kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dinilai sangat membantu masyarakat di Bumi Ita Wotu Nusa itu.

Masing-masing desa memperoleh Rp 500 juta untuk melakukan aktivitas pembangunan infrastruktur sanitasi dasar berupa tanka septik dan toilet yang layak.

10 desa itu diantara, Desa Salas, Desa Englas, Desa Tansi Ambon di Kecamatan Bula. Desa Dreamland Hils, Desa Sumber Anggun, Desa Rukun Jaya di Kecamatan Bula Barat. Desa Kufar, Desa Kilbat di Kecamatan Tutuk Tolu dan Desa Belis, Desa Karay di Kecamatan Teluk Waru.

Untuk Desa Rukun Jaya dan Desa Kufar, masing-masing terbagi dua tahap. Jadi besaran dana yang dikelola 10 desa dan dua dusun ini senilai Rp 6 Milyar, bersumber dari BPPW Maluku.

Kepala Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku, Abdul Halil Kastella menjelaskan, pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten kota di Maluku, karena merupakan masalah yang harus segera diselesaikan guna meningkatkan perekonomian di kawasan permukiman.

Untuk itu kata Halil, diperlukan intervensi pemerintah untuk dapat meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Karena itu Halil mengharapkan koordinasi dan kerjasama yang baik serta komitmen dari pemerintah daerah, dan tim fasilitator dalam mendukung program ini agar dapat berjalan sesuai dengan pedoman teknis yang ada.

“Semoga program ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan demi infrastruktur pada bidang sanitasi di Kabupaten SBT,” kata Halil saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Sandes yang digelar di Hotel Surya, Kota Bula, Kamis, (14/12021).

Dia menjelaskan, perlu dipahami, program Sanitasi Perdesaan Padat Karya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal atau miskin berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal.

Hal ini kata Halil, sekaligus dapat menjadi salah satu program yang mendukung peningkatan akses layak terhadap infrastruktur permukiman dan desa bidang sanitasi.

Menurut Halil, banyak program bisa dimasukkan ke Kabupaten SBT, tapi tergantung permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) ke pihak Balai. “Kalau kita diberikan data kebutuhan program, kita upayakan, kenapa tidak,” ucapnya. (Sofyan)