TERASMALUKU.COM-AMBON-Dari total 1,8 juta penduduk di Maluku, 1,3 juta diantaranya sudah tercover atau jadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan.
Jumlah ini sesuai data BPJS Kesehatan Cabang Ambon hingga Oktober 2021. Peserta Program JKN-KIS terbanyak ada di Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon.
“Jadi sudah ada 1,3 juta penduduk di Maluku yang tercover kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional ,”kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Happy Serta Rumondang Pakpahan saat Media Gathering Selasa (18/10/2021) di Ambon.
Dirincikannya peserta JKN-KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung Pemerintah Provinsi Maluku sebanyak 143ribu, sedangkan PBI yang ditanggung kabupaten/kota sebanyak 193ribu. “Itu menunjukan di Maluku pemerintah daerah sudah cukup andil dalam program JKN-KIS ini,”kata Rumondang.
Sementara peserta JKN-KIS PPU meliputi segmen PNS maupun swasta di Maluku tercatat berjumlah 350ribu jiwa. “Selebihnya peserta mandiri, sampai Oktober sudah 70 persen. Harapan kita tahun depan bisa naik, bisa mencapai 80 persen,”sebutnya.
Dari Badan Usaha se-Maluku atau perusahan kata Rumondang, sebanyak 21.849 pekerja dari 2.577 perusahan juga sudah tercover bersama 24ribu anggota keluarga sehingga ditotalkan berjumlah 46ribu sekian jiwa.
“Kalau kita lihat dari aspek perusahan paling banyak di Kota Ambon 1.618 perusahan yang telah menjadi peserta JKN,”sambungnya.
Sementara menyangkut pembayaran klaim pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS yang mendapatkan pelayanan tingkat pertama atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Maluku mencapai Rp. 556,2 miliar.
FKTP ini meliputi dokter praktek, klinik Polri, klinik pratama, klinik TNI, dokter gigi dan Puskesmas.
BACA SELANJUTNYA
Happy menyebutkan, untuk periode 2014-2020 pembayaran klaim mencapai Rp. 506 miliar. Sedangkan pertahunnya realisasi klaim yang dibayarkan Rp. 69,6 miliar.
“Paling banyak pembayaran di Puskemas, karena distribusi peserta (JKN-KIS) paling banyak di Puskesmas untuk FTKP ini,”jelasnya.
Sementara untuk tahun 2021 hingga Agustus lalu, tercatat pembayaran klaim yang sudah dilakukan mencapai Rp. 50,2 miliar. “Perbulan kami realisasi 6,3 miliar untuk pelayanan JKN. Puskesmas masih paling banyak,”sambungnya.
Jika dibagi perkabupaten/kota, perbulannya pembayaran klaim terbesar ada di Kota Ambon sebesar Rp. 1,5 miliar rata-rata, disusul Kabupaten Maluku Tengah Rp. 1,1 miliar dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) senilai Rp. 600 Juta.
Pembayaran Non Kapitasi seperti pelayanan persalinan di Puskesmas termasuk rawat inap di Maluku mencapai Rp. 8,9 miliar untuk periode 2015-2020. Rata-rata pertahun 1,2 miliar
Dan untuk Tahun 2021 periode Januari-Agustus sebesar Rp 348 Juta, perbulannya Rp. 50 Juta. “Non kapitasi paling banyak di (Kabupaten) Maluku Barat Daya (MBD) dan (Kabupaten Kepulauan) Tanimbar untuk FKTP,”sambungnya.
Sedangkan pembayaran klaim pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS di Rumah Sakit yang ada di Maluku sejak 2018 216 miliar untuk pelayanan kesehatan di RS se-Maluku, tahun 2019 seebsar Rp. 214 miliar, tahun 2020 Rp. 194 miliar dan tahun 2021 periode Januari-September sebesar Rp. 118 miliar.
“Tentu (untuk tahun 2021) akan bertambah karena ini baru sampai September. Ini realisasi pembayaran yang kami lakukan ke RS terhadap pelayanan peserta JKN yang mendapatkan baik rawat jalan, rawat inap, tindakan, obat di 27 rumah sakit yang bekerjasama atau yang menjadi mitra kami se Provinsi Maluku,” kata Happy. (Ruzady)
