Kapusdatin BNPB Nilai Pemprov Maluku dan Kabupaten/Kota Mampu Turunkan Indeks Risiko Bencana

by
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Foto : Terasmaluku.com

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari mengatakan sejauh ini Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kotanya dinilai bisa menurunkan Indeks Risiko Bencana.

“Sebenarnya untuk menilai ketanguhan itu, kita memiliki Indeks Risiko bencana Indonesia. Indeks ini dari kesiapan pemerintah daerah, tingkat ancaman dan lain-lain. Sejauh ini Pemprov Maluku serta pemerintah kabupaten/kota di 11 daerah di Maluku bisa menurunkan indeks risiko bencana itu,”kata dia saat diwawancarai usai puncak peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2021 yang dilangsungkan di Ballroom TheĀ  Natsepa Hotel and Resort di kawasan Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon, Rabu (20/10/2021).

BACA JUGA :Ini Pesan Penting Kepala BNPB Pada Puncak Bulan PRB 2021 di Ambon

Tapi tentu saja apa yang sudah dicapai ini, diharapkan agar dapat ditingkatkan lagi. “Kita inginkan ini ditingkatkan lagi. Jadi misalnya pertahun kita misalnya bisa menurunkan indeks tersebut sekian, maunya kita mungkin kita lipat gandakan lagi,”sambungnya.

Artinya yang harus diwaspadai adalah catatan sejarah bencana di Maluku. Karena banyak bencana-bencana spektakuler di masa lalu seperti tsunami 1674, tsunami 1899 dan seterusnya, ada banjir, longsor. “Nah ini cerita yang perlu kita teruskan sehingga tidak ada generasi kita ke depan yang tidak tahu cerita itu. Ini juga bagian dari minggu lalu kita melakukan seminar Internasional literasi bencana,”terangnya.

Karena sebenarnya ketanguhan itu ujung tombaknya berawal dari pemerintah daerah, pemerintah pusat mendukung.

“Jadi poinnya dari situ, yang kita tonjolkan dan kita inginkan itu meningkat ketangguhannya adalah pemerintah daerah dalam merespons ketika terjadi bencana,”tuturnya.

Terkait turun atau aniknya Indeks Risiko Bencana ini kata dia akan terevaluasi saat bencana terjadi dan selanjutnya akan dievaluasi lagi dalam RPJMN karena kegiatan-kegiatan pra bencana itu menempel di kementerian/lembaga yang lain juga tidak hanya BNPB.

Dari pun dirangkum dan dikoordiansi lagi untuk melihat penambahan kapasitas, pengurangan kerentanan setiap tahun itu seperti apa.

“Menurunnya indeks risiko ini nanti ujiannya pada saat terjadi bencana karena kita sudah punya dokumen kajian risiko, dokumen rencana penanggulangan, dokumen rencana kontijensi. Ujian sesungguhnya itu adalah pada saat terjadi bencana. Disitu kemudian kita evaluasi apakah dokumen itu memang terimplementasi di K/L atau turun ke masyarakat atau tida,”terangnya.

Secara umum dari RPJMN 2015 – 2019 kemudian mulai 2020 diakuinya tren indeks pengurangan risiko bencana menurun. (Ruzady)