Sumpah Pemuda, Begini Pernyataan Sikap Gerakan Membangun Bumi Kalwedo Untuk Bupati MBD

by
Pemuda Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang menamakan diri Gerakan Membangun Bumi Kalwedo (GMBK) di UKIM Ambon, pada 10 September 2021. FOTO : DOK. Dames Lewansorna

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Hari Sumpah Pemuda, Kamis 28 Oktober 2021, diperingati dengan cara beragam oleh para pemuda di Indonesia.

Pemuda Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang menamakan diri Gerakan Membangun Bumi Kalwedo (GMBK) menyampaikan pernyataan sikap mereka kepada Pemerintah Kabupaten MBD.

Dalam peryataan sikap yang diterima Terasmaluku.com, Kamis (28/10/2021), Ketua Umum GMBK, Dames Lewansorna menyatakan, GMBK mendukung sepenuhnya program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD yang pro terhadap rakyat, serta mengkritisi kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.

Untuk itu ada beberapa hal krusial yang perlu disikapi secara serius antara lain yakni :

PERTAMA

Blok Masela yang merupakan isu strategis di negara ini, berdasarkan kajian Inpex, MBD tidak diakomodir sebagai daerah terdampak. Namun kemudian kajian dari akademisi asal MBD yang tergabung dalam organisasi Ikatan Intelektual Maluku Barat Daya (ITAMALDA) terkait dengan kajian pola arus global di wilayah di Kepulauan Marsela, serta Pulau Babar dan sekitarnya dan MBD secara keseluruhan, ternyata secara faktual Blok Masela berada dalam wilayah Kabupaten MBD.

Kondisi ini kemudian akan berdampak pada aspek ekologis, ekonomi, sosial politik, budaya dan bahkan sampai pada penyakit HIV/AIDS ketika kegitan ekploitasi Blok Masela yang secara langsung dialami oleh masyarakat dan alam Kepulauan MBD.

“Persoalan seperti ini perlu diseriusi oleh pemeritah daerah setempat selaku daerah terdampak, sejak tahun 2020, sejumlah mahasiswa MBD yang melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Maluku menuntut hak masyarakat MBD ketika beroperasinya Gas Abadi, Blok Masela serta menuntut MBD diakomodir sebagai daerah terdampak, namun sampai dengan saat ini tidak pernah diresponi baik pemerintah pusat, daerah dan Pemkab MBD,” jelas Dames.

KEDUA

Melalui surat yang disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar (KKT) Petrus Fatlolon, nomor 582/584 tanggal 21 Juni 2021, hal Participating Interest (PI) wilaya kerja Masela kepada pemerintah pusat, mendapat angin segar. Pasalnya Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI) melalui surat keputusan Nomor T-374/MG.04/MEM/M.2021 Tentang Participating Interest (PI) 10% wilaya kerja Masela, yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet di Jakarta, Jumat (13/8/2021) telah ditetapkan pembagian besaran persen, maka MBD telah ditetapkan mendapatkan PI 3% ketika eksploitasi Blok Masela.

“Akan tetapi sejak MBD berhasil mendapatkan kebagian sepertinya respon pemerintah kabupaten sama sekali tidak ada, kemudian bagaimana dengan persiapanya sejauh ini sampai dimana, salah satu contoh kecil saja MBD belum memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebab itu salah satu prasyarat mengelolah PI 3%, belum lagi persiapan lainnya misalnya, Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas pendung (pembangunan infakstruktur dalam mendukung beroperasinya Blok Masela,” kata Dames.

KETIGA

Lewat momentum ini juga dari kacamata selaku pemuda/pemudi asal Bumi Kalwedo memandang perlu setelah melewati perhelatan kontestasi ada berbagai macam dinamika politik yang dialami masyarakat (Pilkada kemarin), sehinga GMBK mengharapkan tidak ada unsur balas dendam atau balas budi di tubuh pemerintahan yang baru ini.

Apalagi momentum yang dinanti-nantikan yakni, perombakan sistem birokrasi harus objektif merekrut berdasarkan potensi dan keahlihan yang di miliki. Artinya bahwa dalam perombakan sistem birokrasi nanti harus menggunakan pendekata normatif supaya apa MBD ini benar-benar menghasilkan berdasarkan impian dan harapan masyarakat saat MBD digumuli untuk berdiri sendiri.

“Memang sangat sulit untuk membedahkan hari ini mana karakter MBD yang sesunggunya dan mana bukan karakter MBD, salaku manusia juga merasa pesimis tapi kami yakin sungguh bahwa Tuhan punya cara untuk menyelesaikan persoalan MBD dengan cara tersendiri sesuai impian kita bersama,” jelas Demas.

Demas mengatakan hal ini juga selajan dengan janji Bupati MBD Benjamin Th. Noach dan Wakil Bupati MBD, Agustinus Lekwardai Kilikily pada 29 April 2021 usai dilantik. Bupati mengatakan, perombakan birokrasi di lingkup Pemkab MBD merupakan hak perogatif kepala daerah.

Untuk GMBK juga menyampaikan beberapa point tuntutan antara lain yakni :

1. Dengan tegas kami meminta Bupati selaku kepala daerah mengambil sikap terkait MBD sebagai daerah terdampak ketika beroperasinya Blok Masela serta peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas utama.
2. Dengan tegas kami meminta bupati selaku kepala dearah harus objektif dalam perombakan sistem birokrasi dan didasarkan pada norma-norma yang telah di tetapkan.

“Kami juga turut mendoakan pemerintahan MBD yang dipimpin oleh Bupati Benjamin Th Noach dan Wakil Bupati, Agustinus Lekwardai Kilikily karena masa depan MBD berada di pundak bapak berdua. Oleh kerena itu pembangunan MBD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik melainkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi prioritas utama (main priority). KALWEDO,” tegas Demas.

Editor : Hamdi