Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Medis di Suli, Pulau Ambon Dihentikan

by
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy C. Siauta. Foto : Istimewa

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis yang rencananya dibangun di kawasan Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon, akhirnya dihentikan.

Dihentiknnya pembangunan fasilitas ini buntut dari adanya penolakan dari warga setempat.

Fasilitas pengelolaan limbah B3 Medis ini rencananya dibangun pada lahan seluas 1,5 hektar di Suli menyusul Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan bantuan Incinerator dan fasilitas fisiknya kepada Pemprov Maluku. Proyek ini untuk menjawab persoalan pengelolaan limbah B3 medis di Maluku.

Penghentian pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Medis ini berdasarkan surat Nomor 660/3757 tertanggal 16 Noveber 2021 yang dilayangkan Pemprov kepada KLHK. Surat ini ditandatangani oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno.

Dalam surat tersebut disebutkan, karena penolakan warga masyarakat yang terus terjadi terhadap pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 medis di Provinsi Maluku walaupun berbagai pendekatan sosial kemasyarakatan telah dilakukan oleh Pemda, maka Pemprov meminta agar rencana pembangunan dihentikan meskipun Pemda Maluku menyadari pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 medis ini penting.

Kemudian, mengingat tahun anggaran 2021 akan selesai dalam waktu 2 bulan, maka tidak efisien untuk melanjutkn pembangunan meskipun ditemukan lokasi baru.

Oleh karena itu, Pemprov Maluku akan mencari lokasi baru dan dan memproses semua persyaratan perizinan penggunaan lokasi serta memastikan tidak ada penolakan masyarakat.

Pemprov Maluku juga akan ajukan usulan lanjutan pembangunan fasilitas limbah B3 medis kepada KLHK agar di tahun depan bisa dibangun setelah ada lokasi baru.

 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy C. Siauta mengatakan, surat dari Pemprov Maluku ini sudah dikirimkan ke KLHK di Jakarta.

“Surat sudah dikirimkan ke KLHK sejak 16 November. Jadi (penghentian rencana pembangunan) ini terkait penolakan warga dan waktu pembangunan yang sudah tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak bisa dilaksanakan tahun (2021) ini. Oleh karena itu untuk melengkapi administrasi pertanggungjawaban Kementerian Lingkungan Hidup, kita diminta membuat surat dan Pak wakil Gubernur yang menandatangani surat itu”sebutnya saat diwawancarai Jumat (19/11/2021).

Diakuinya dengan dihentikannya pembangunan fasilitas ini sangat disayangkan oleh Pemda Maluku.

“Sangat disayangkan. Karena tahun ini di Indonesia hanya ada lima daerah yang dapat ini termasuk Maluku yang jadi prioritas dari 34 provinsi di Indonesia dan jadi alat ini dibangun Kementerian langsung, kita hanya terima kunci, tugas kita menyiapkan lahan dan perizinan administrsi lainnya, fisik incinerator dan kantornya itu seluruhnya dbangn kementerian, jadi sangat disayangkan kalau tahun ini tidak jadi, apalagi kalau tahun depan tidak bisa, maka saya pastikan ruang untuk kita dapat itu tidak tahu kapan,”tuturnya.

Apakah fasilitas ini dapat dibangun di tahun depan atau tidak, kata Siauta tergantung dari KLHK, karena Incinerator maupun anggaran untuk pembangunannya itu seluruhnya dari KLHK, Pemda hanya menyiapkan lahannya saja.

“Itu tergantung kementerian (KLHK), apakah Maluku masih dikasi kesempatan lagi atau tidak. Kita menunggu kepastian, kalau tahun depan boleh dilanjutkan dengan kita mencari lahan lain ya kita berusaha tapi kalau tidak lagi mau bagaimana, tapi kita selalu berkoordinasi”sebutnya.

Namun besar harapan di tahun depan Maluku masih diberi kesempatan untuk membangun fasilitas ini. Karena keberadaan fasilitas pengelolaan limbah B3 medis engan Incinerator ini sangat penting menjawab persoalan limbah medis rumah sakit di Maluku.

Di lain sisi di masa pandemi Covid ini saja, anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui gugus tugas Covid untuk persoalan limbah B3 medis ini sudah cukup banyak karena limbah harus dikirim ke Pulau Jawa.

Tidak hanya itu saja, dengan adanya fasilitas ini, juga bisa menjadi point penting untuk mendukung PAD atau Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan Incinerator pada fasilitas pengelolaan limbah B3 medis.

“Bayangkan seluruh rumah sakit di Maluku tidak lagi gunakan pihak ketiga, semua dikirim ke (Fasilitas pengelolaan limbah B3 medis di Pulau) Ambon untuk pembakaran, semua itu masuk ke PAD dan kami sudah hitung itu satu tahun bisa diatas tiga miliar PAD bagi Provinsi Maluku,”tandasnya. (Ruzady)