16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Media dalam Berita Cegah Kekerasan terhadap Perempuan

by
sejumlah panelis yang hadir dalam webinar 16 hari anti kekerasan perempuan yang digelar Yayasan Care Indonesia, Kamis (25/11/2021) Fot : istimewa

TERASMALUKU.COM,- Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun ini  Yayasan Care Peduli (YCP) dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, UN Women,  Kamis (25/11/2021) menggelar diskusi secara daring, Peran Media dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan.

Diskusi yang diikuti sekitar 112 peserta lintas media dari seluruh Indonesia ini bertujuan membuka percakapan terkait peran media dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, agar dalam  peliputan media lebih berperspektif korban.

Juga ikut mempromosi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Saat membuka diskusi ini, CEO Yayasan Care Peduli, Bonaria Siahaan, menegaskan  CARE memiliki visi untuk menciptakan dunia yang memberikan harapan, bersifat inklusif dan berkeadilan, dimana semua orang dapat hidup bebas dari kemiskinan, bermartabat dan memiliki rasa aman.

“Kekerasan terhadap perempuan jelas bertentangan dengan visi tersebut, karena mana mungkin seseorang dapat hidup dengan aman dan bermartabat apabila masih mengalami kekerasan dan hidup di bawah ketakutan, ‘’ jelasnya.

Untuk itu,  CARE berkomitmen mengadvokasi dan berkolaborasi dengan semua pihak dalam upaya penghilangan kekerasan terhadap perempuan daan memperjuangkan kesetaraan gender, salah satunya dengan media massa.

Sementara itu, Jamshed M. Kazi, UN Women Representative and Liasion to ASEAN dalam sambutaannya menyebutkan  konten berita media dapat berkontribusi menormalisasi kekerasan terhadap perempuan dan seksisme atau memainkan peran penting saat menyampaikan pesan kesetaraan gender.

Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memaparkan sejumlah fakta dan data bahwa 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan, non-pasangan, atau keduanya, setidaknya sekali dalam hidupnya.

BACA SELANJUTNYA

Di Indonesia,  1 dari 3 perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik juga seksual dalam hidupnya.

“Indonesia yang aman bagi perempuan tidak akan tercipta tanpa dukungan dan sinergi dari seluruh pihak, khususnya media. Dalam hal ini, kami sangat berharap media bisa menjalankan kode etik pemberitaan yang ramah perempuan, serta mulai mengembangkan kebijakan media untuk mendorong pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan, ‘’ harap Bintang.

Dalam diskusi yang berlangsung sekitar dua jam ini, salah satu panelis, Veryanto Sitohang, Komisioner Komnas Perempuan, memaparkan sejumlah data  kekerasan perempuan selama 12 tahun terakhir.

Bayangkan, kata Very, terdata 792%  atau hampir 800% atau 8x lipat kekerasan terjadi pada perempuan Indonesia.

Bahkan, menurut data Komnas Perempuan dalam 10 tahun tahun terakhir yakni dari 2010-2019,  jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2.775.042 kasus.

‘’Artinya terjadi  760 kasus per hari atau 31 kasus per jam, ‘’ ungkapnya.

Very mendetailkan bahwa sejak  2011-2020, tercatat kekerasan seksual terjadi di dalam keluarga  dan komunitas sebanyak 49.643 kasus.

Dia juga mengungkapkan terdata sepanjang masa pandemi Covid-19, tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan meningkat, yakni dalam catatan akhir tahun (CATAHU) 2021, pengaduan di Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan meningkat hingga  2.389 kasus, dengan catatan 2.341 kasus berbasis gender.

BACA SELANJUTNYA

Sejak  Januari hingga Oktober 2021 saja  tercatat kekerasan terhadap perempuan sebanyak 4.711 kasus.

Tak sampai disitu, Komnas Perempuan menyebutkan terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam pengaduan kasus cybercrime 281 kasus padahal tahun 2018 hanya tercatat 97 kasus atau naik sebanyak 300%.

‘’Kasus siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban, ‘’ sebut very.

Panelis lainnya Lola Amaria, sutradara dan produser film Indonesia menyebutkan kekerasan juga terjadi dalam industry perfileman karena adanya relasi kuasa, Lola berharap semua pihak memiliki peran yang sama untuk menuntaskan kasus kekerasan tersebut.

‘’Di dunia film, kami baik itu kru dan artis bekerjasama menyetujui kontrak kerja yang berisi  pasal melindungi hak-hak perempuan, termasuk sanksi jika terjadi pelanggaran,’’ ungkap Lola.

Praktisi media, Devi Asmarani, yang merupakan pendiri dan pimpinan redaksi media online berbasis isu perempuan, Magdelene.co menyatakan, pemberitaan yang baik dan akurat dapat membantu menjadi katalis untuk perubahan  positif untuk  membantu mengakhiri sistem patriarki termasuk budaya perkosaan.

‘’Masih banyak pekerjaan rumah untuk memperbaiki kinerja media dalam hal ini,’’ ujarnya.

BACA SELANJUTNYA

Diskusi ini juga menghadirkan  Cresti Fitriana, National Project Officer Communication and Information, UNESCO Jakarta yang mempresentasikan informasi dan sumber bagi jurnalis dan media profesional dari publikasi “Pelaporan Kekerasan pada Perempuan: Panduan untuk Jurnalis” yang mencakup standar bagi jurnalis dalam peliputan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Peserta diskusi lintas media termasuk Terasmaluku.com, rata-rata mempertanyakan bagaimana meliput kasus kekerasan yang secara teknis seringkali dianggap terlalu vulgar, terbuka dan cenderung tidak pro terhadap korban.

Media juga secara otokritik mengakui adanya kecenderungan mengejar rating atau klikbait dan mengabaikan perasaan keluarga dan korban.

Bahkan pekerja media mengakui kerap terjadi trial by the press atau penghakiman oleh media karena tidak taat etika dan prinsip jurnalisme.

”Saya berharap sebagai pekerja media kita lebih hati-hati menulis berita, karena tulisan kita jika itu di media online bisa abadi dibaca dan terekam lama, sehingga jika korban adalah anak-anak maka  berita kita bisa merusak masa depannya, ” jelas Astrid, editor Koma.co.id.

Seperti diketahui 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) adalah kampanye global yang diperingati setiap tahun mulai tanggal 25 November (Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan) sampai 10 Desember (Hari Hak Asasi Manusia).

Kampanye ini diinisiasi oleh para aktivis di Women’s Global Leadership Institute yang pertama pada tahun 1991. Tahun ini menandai peringatan 30 tahun dari 16 HAKTP.

Periode 16 hari ini dijadikan momen untuk melaksanakan berbagai aksi meningkatkan perhatian seluruh masyarakat maupun pemerintah, untuk mencegah dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. (insany)