Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi Minta RUU TP-KS Segera Disahkan

by
Lusi peilouw dan Jaringan masyarakat sipil untuk advokasi RUU TP-KS menyampaikan pernyataan sikap meminta disahkan RUU TP-KS via live Youtube. Foto : tangkap layar

TERASMALUKU.COM,- Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meminta komitmen politik semua fraksi untuk mendukung draft RUU TP-KS yang dihasilkan Badan Legislasi DPR-RI untuk dibahas lebih lanjut demi terwujudnya pencegahan, keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

Jaringan juga menilai kepentingan korban haruslah diutamakan daripada kepentingan politik sebagai upaya konkrit menyelamatkan generasi penerus dan mewujudkan Indonesia maju tanpa kekerasan seksual.

Begitu salah satu isi rilis pernyataan sikap jaringan yang diterima redaksi Terasmaluku.com, Jumat (26/11/2021).

Jaringan masyarakat sipil yang terdiri dari para aktifis diberbagai kota yakni  Lely Zailani, Ditta Wisnu,  Rena Herdiyani termasuk Lusi Peilouw  dari Maluku ini juga mengapresiasi kerja keras Baleg DPR RI dalam penyusunan RUU TPKS sebagai bentuk komitmen negara untuk memberikan pelindungan terhadap warga negaranya dari tindak pidana kekerasan seksual.

Mereka juga mendukung Baleg untuk menetapkan RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR RI dan menyelesaikan pembahasan RUU TPKS tersebut paling lambat pada masa sidang pertama  tahun persidangan 2021-2022.

Jaringan memberi dukungan penuh kepada Baleg  DPR RI untuk melanjutkan pembahasan RUU TPKS secara transparan, partisipatif dan inklusif dengan membuka akses dan memberikan ruang bagi kelompok masyarakat sipil termasuk lembaga penyedia layanan pendampingan korban, pendamping korban, dan korban kekerasan seksual dari kelompok marjinal untuk memberikan masukannya.

‘’ Kami meminta kepada DPR RI untuk mengesahkan RUU TPKS pada tahun 2021 dengan memastikan substansi RUU yang mengakomodir kebutuhan dan kepentingan korban kekerasan seksual, berfokus pada rumusan norma hukum untuk pelindungan dan pemulihan korban, dan menolak rumusan norma hukum yang berpotensi mengkriminalisasi korban, ‘’sebut Lusi.

Jaringan menilai  RUU P-KS telah masuk dalam dua kali prioritas Prolegnas pada periode Tahun 2016-2019 dan Tahun 2020-2024.

Menurut Jaringan, setelah melalui serangkaian proses pembahasan yang cukup panjang dan mendapat masukan dari berbagai pihak, draft awal RUU ini yang berganti nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah berhasil diselesaikan oleh Baleg DPR RI.

Urgensi keberadaan RUU TPKS ini menurut jaringan, dibutuhkan mengingat jumlah kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat dan bentuk kekerasan seksual yang semakin beragam yang menyasar tanpa membedakan jenis kelamin.

Menurut Jaringan, berbagai kebijakan dan aturan hukum yang ada saat ini masih sangat terbatas dan belum mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat.

”Korban kekerasan seksual sampai saat ini masih sulit mendapatkan akses keadilan karena berbagai kendala dalam sistem hukum di Indonesia,”tegas Lusi.

Dia mengakui Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi memang merupakan salah satu upaya untuk memberikan pelindungan korban kekerasan seksual.

Baginya, aturan ini merupakan peraturan teknis yang berlaku terbatas untuk mencegah dan melindungi korban dalam lokus tertentu yaitu di lingkungan perguruan tinggi yang tetap membutuhkan payung hukum lebih kuat seperti RUU TPKS.

”Kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan kampus, tetapi terjadi dimana saja baik di ruang privat maupun publik, ” jelas Lusi.

Oleh karena itu, menurutnya kehadiran sebuah kebijakan yang kuat ditingkat nasional yaitu RUU TPKS tetap diperlukan untuk menindak pelaku kekerasan seksual, sebagai upaya nyata mencegah, menangani dan melindungi  korban kekerasan seksual. (Insany)