Plh Sekda Punya Batas Kewenangan, APBD Maluku 2022 Terancam

by

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Dalam waktu dekat, DPRD Provinsi Maluku menargetkan akan membahas RAPBD Maluku Tahun 2022 yang disodorkan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk selanjutnya ditetapkan menjadi APBD.

Namun ada hal yang bakal jadi batu sandungan jika tidak segera dibenahi.

Ini berkaitan dengan batas kewenangan seorang Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) jika merujuk dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Pasal 14 point 7 yang berbunyi Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran yang turunannya tertuang juga pada Surat Edaran BKN Nomor : 2/SE/VII/2019 tentang kewenanganan Plh dan Plt dalam aspek kepegawaian.

Apalagi Sekda merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, Sekda Maluku Definitif masih belum ada pasca Kasrul Selang dinonaktifkan dari jabatan Sekda dengan dalih pemulihan kondisi kesehatan pasca terpapar Covid-19.

Sadli jalankan tugas sebagai Plh Sekda sudah lebih dari 3 bulan lamanya sejak dilantik pada medio 19 Juli lalu.

Pakar Hukum Tata Negara IAIN Ambon, Dr. Nasarudin Umar, SH.MH, yang diwawancarai seputar kewenangan Plh Sekda ini pun tidak menampik ada batas kewenangan dari Plh Sekda.

Dr. Nasarudin Umar, SH.MH. Foto : Istimewa

“Jadi memang posisi Plh dengan Plt itu tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Sekda Definitif, ada batasan-batasan kewenangan yang tidak bisa diambil kebijakan oleh Plh, seperti tidak boleh mengambil keputusan atau kebijakan yang sifatnya strategis. Misalnya mengambil keputusan atau tindakan yang memiliki dampak besar terkait perubahan rencana strategis, rencana kerja pemerintah jadi dia bersifat limitatif,”tuturnya saat diwawancarai Terasmaluku.com, Sabtu (27/11/2021).

Yang nantinya akan mennggangu roda pemerintahan karena terhalang kewenangan maka kebijakan-kebijakan strategis tidak bisa diambil oleh Plh Sekda.

“Dari sisi kepastian hukum atau roda pemerintahan pasti terganggu, ya pasti terganggu dengan sendirinya karena Maluku belum miliki Penjabat atau Sekda Definitif. Dari sisi kerugian betul saya setuju memang ada kerugian artinya produk pemerintahan pasti terganggu karena tidak bisa mngambil kebijakan-kebijakan yang strategis,”sambung pria yang juga Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon ini.

Karena jika tidak segera diangkat Penjabat atau Sekda Definitif, maka bisa saja RAPBD ditolak dan terjadi deadlock yang berujung APBD 2022 akan gunakan postur anggaran tahun sebelumnya.

“Nanti dilihat prosesnya. Maksudnya misalnya di UU Nomor 23 Tahun 2015 itu kalau terjadi datelock misalnya diproses pembahasn APBD itu biasanya kan yang dipakai APBD yang lama kalau misalnya RAPBDnya ditolak DPRD. APBD tahun lalu yang digunakan postur anggaran. Jadi memang ini mengganggu proses kegiatan pemerintahan,”sebutnya.

Solusinya agar hal ini tidak terjadi, kata Nasarudin, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Mendagri harus segera mengambil sikap.

“Paling tidak (ditunjuk) Penjabat Sekda, kalau Penjabat itu kewenangannya sudah lebih besar (dari Plh dan Plt), paling tidak Penjabat kalau belum diproses Sekda Definitif. Idealnya pemerintah pusat harus secepatnya menentukan sikap menunjuk Penjabat atau Sekda Definitif begitu. Karena menurut saya ini sudah rana domain pemerintah pusat, maksud saya prosedural untuk proses pengusulan Penjabat atau Sekda Definitif itu dilakukan oleh pihak Pemerintah (Daerah), Gubernur. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa juga kan karena ini kan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri untuk menunjuk penjabat, kemudin kalau untuk dilakukan seleksi pejabat definitif itu kan prosesnya dan kewenangannya di pemerintah pusat,”bebernya.

Apakah Pemprov Maluku melalui Gubernur sudah ajukan usulan pengangkatan Penjabat Sekda atau proses Seleksi Sekda Definitif? kata Nasarudin ini harus ditanyakan ke Pemprov Maluku.

“Mudah-mudahan dalam waktu satu bulan ini sebelum APBD 2022 ya atau sebelum pengesahannya sudah diangkat Sekda definitif, minimal Penjabat Sekda,”tandasnya. (Ruzady)