Banjir, Anggota DPRD Nilai Kepala BPBD dan Kadis PU SBT Gagal

by
Banjir genangi rumah warga di Kota Bula, Minggu (2/1/2022).

TERASMALUKU.COM,-BULA-Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Usman Keliobas dinilai tidak berdaya dalam tanggap cepat terhadap berencana alam yang melanda Kabupaten Bumi Ita Wotu Nusa itu.

Seperti banjir yang melanda Kota Bula, abrasi pantai di sejumlah desa dan bencana alam lainnya, tidak pernah mendapat perhatian serius dari BPBD SBT untuk menangani atau membantu masyarakat.

Pedahal menurut anggota DPRD SBT Costansius Kolatfeka, pada tahun anggaran 2021, ada sebanyak 29 milyar rupiah dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di instansi terkait untuk menangani kondisi darurat bencana.

“Ada biaya tak terduga 29 milyar rupiah untuk tangani kondisi kondisi begini (bencana) ini. Ya tapi begitulah,” tutur Kolatfeka saat dikonfirmasi Senin (3/1/2021).

Wakil rakyat ini mengajak BPBD SBT agar jangan membiarkan bencana ini terus-menerus berlangsung begitu saja. Jika tidak digubris, dirinya khawatir kesengsaraan masyarakat terus berlangsung.

“Coba berinovasi dan kreatif dan melihat kondisi banjir, ini bencana. Jangan dilihat menjadi beban pelayanan tetapi sebagai tanggung jawab,” ucap Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD SBT itu.

Dirinya juga menyesalkan kinerja BPBD SBT, karena walaupun pihak BPBD ada di Bula, namun tidak turun langsung ke lokasi-lokasi banjir.

“Kasian sekali, cara pandang yang melihat tapi tidak mau merasakan apa yang dirasakan sesama,” tuturnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD SBT, M. Umar Gassam menilai, kinerja Kepala BPDB Usman Keliobas dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Umar Bilahmar, sudah tidak produktif.

Kerena itu dirinya minta Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas agar keduanya digantikan.

“Saya Akan interupsi saudara Bupati agar Kadis PU dan Kepala BPBD dievaluasi kalau perlu diganti. Kadis PU dan Kepala BPBD harus diganti karena sangat tidak produktif,” kata Gassam di Kota Bula, Minggu (2/1/2022) usai meninjau banjir yang melanda Kota Bula.

Menanggapi banjir di Kota Bula, Ketua DPD KNPI SBT Rusdi Rumata mengatakan, banjir Kota Bula itu karena kurang adanya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terutama dinas teknis.

Padahal menurut Rusdi, pada tahun 2018 sudah ada proyek dokumen master plen drainase Kota Bula yang menelan anggaran sebesar 700 juta. Dokumen tersebut dibuat sebagai rujukan dan pedoman dalam menata Kota Bula.

“Sayangnya perencanaan pembangunan khusus soal draenase tidak diplikasikan sebagaimana mestinya. Bahkan pemerintah sama skali hmpir tidak pernah pernah gubris dengan kondisi banjir yang melanda Kota Bula,” kata Rusdi. (Sofyan)