Hasil Audit Dikantongi, Kajati Maluku Buka Suara Terkait Kasus Klaim Covid RSUD Umarela

by
RSUD dr. Ishak Umarela, Tulehu. Foto : Istimewa

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Undang Mugopal akhirnya buka suara seputar penyelidikan kasus dugaan tipikor Dana Klaim Covid di RSUD dr. Umarela, Tulehu Tahun 2020.

Dari hasil audit yang dilakukan Inspektorat Provinsi Maluku yang sudah diterima Kejati Maluku, kata Mugopal, sulit untuk ditingkatkan ke Tahap Penyidikan karena tidak ada kerugian negara.

Kajati Maluku, Undang Mugopal (kedua dari kiri) saat berikan keterangan pers di kantor Kejati Maluku, Ambon, Selasa (4/1/2022). Foto : Istimewa

“Kalau melihat hasil audit inspektorat, agak sulit kalau kasus ini ditingkatkan ke penyidikan karena kerugian negaranya tidak ada, tapi secara resmi dari Tim (penyelidik), (saya) belum dapat laporan karena Tim yang menganalisa, apakah mau dilanjutkan atau dihentikan,”ungkapnya saat berikan keterangan pers di kantor Kejati Maluku, Ambon, Selasa (4/1/2022).

Dijelaskan Kajati, Dana Klaim Covid yang berasal Kementerian Kesehatahan dengan nilai Rp. 12.680.700.000 atau Rp. 12,6 miliar.

Dana sebesar itu terbagi dalam tiga kegiatan dengan rincian Jasa Nakes Rp, 5,6 miliar, Belanja Barang seperti ATK, pengadaan dokumen, pembenahan ruangan Covid, APD sekitar Rp. 3,3 miliar dan Belanja Modal Rp. 3,7 miliar.

Dan hasil audit Inspektorat yang sudah dikantongi Kejati, ada tiga temuan.

Pertama temuan sebesar Rp. 206 juta dengan rincian Rp. 450ribu sisa kas, Rp. 1 juta kesalahan hitungan administrasi Jasa Cleaning Service dan sudah dibayarkan, kemudian sisanya Rp. 204.565.200 merupakan pembayaran utang makanan yang sebelumnya dibayarkan menggunakan uang jasa. Saat dana klaim covid cair, langsung dikembalikan lagi ke jasa.

Yang kedua sebesar Rp. 27.466.000. Oleh Inspektorat dianggap kesalahan administrasi dalam penghitungan uang operasional dan saat ini sudah masuk dalam dana operasional yang akan dicairkan untuk pembayaran APD.

Ketiga, temuan Rp. 18.290.762 merupakan kekurangan pembayaran jasa dua orang nakes karena kesalahan penghitungan hari kerja, namun sudah dibayarkan menggunakan anggaran jasa yang ada.

“Kalau dari laporan pengaduannya, Dana Nakes 5,6 terus sisanya dikemanakan? sisanya ternyata dipakai belanja barang dan belanja modal. Jadi interpointnya ada kesalahan tapi oleh Inspektorat dianggap kesalahan administrasi tapi semua sudah terselesaikan,”sambungnya.

Karena korupsi itu lanjut Mugopal, inti persoalannya harus ada alat bukti, peran dari orang yang terlibat dan ada kerugian negara. “Kalau tidak ada kerugian negara bagaimana mau dikatakan tindak pidana korupsi,”tandasnya.

Penyelidikan kasus ini ditarik Kejati Maluku kata Mugopal bukan karena ketidakpercayaan terhadap Kejari Ambon.

Tapi karena sumber anggarannya dari Pemerintah Pusat maka ditarik Kejati. Apalagi kebijakan yang dibuat, jika sumber anggarannya dari Pusat atau Provinsi maka Kejati yang akan menangani penanganan kasusnya.

“Nah ini kita lihat yang sedang di Lid (Penyelidikan) Kejari Ambon ini anggarannya dari Pusat, Dana Covid, siapa tahu ada pengaduan yang lain yang sama jadi kita (Kejati) yang tangani, bukan ketidakpercayaan kepada Kejari Ambon, bukan,”pungkasnya. (Ruzady)