Buka Suara Soal Ambon New Port dan LIN, Gubernur Murad : Tidak Dialihkan Kemana-mana

by
Gubernur Maluku, Murad Ismail saat diwawancarai di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu 19/1/2022). Foto : terasmaluku.com

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Gubernur Maluku, Murad Ismail akhirnya buka suara soal kabar Ambon New Port dan Maluku Lumbung Ikan Nasional (LIN)yang dialihkan dari Pulau Ambon.

Dipastikan orang nomor satu di Provinsi Maluku ini, Ambon New Port tetap di Pulau Ambon.

“Jadi kita tinggal tunggu aja, dari Menteri Perhubungan mau peletakan batu pertama kapan kita siap bos, tapi tidak dialihkan kemana-mana,”kata Gubernur Murad kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (19/1/2022).

Begitu juga dengan kabar Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN).

“Masalah LIN itu pernah saya dengar mau dialihkan ke Tual, tapi saya bilang dulu kalau mungkin dialihkan kesana (Tual), mungkin dari 718 saja disana, tapi tetap LIN yang di Ambon dengan Ambon New Port tetap bangun di daerah Waai (Kecamatan Salahutu, Kabupaten MalukU Tengah, Pulau Ambon),”tuturnya.

Pada prinsipnya kata Gubernur, kalaupun ada pelabuhan LIN yang dibangun di kabupaten lainnya itu tidak masalah. Tapi ekspornya dari Ambon.

“Tidak ada masalah. Ada pelabuhan LIN yang banyak, nanti pelabuhan LIN di kabupaten kabupaten boleh saja dibangun, tapi tetap pengirimannya ekspornya dari Ambon, tidak ada masalah apa-apa,”sambungnya.

Mantan Dankro Brimob Polri ini pun menyindir orang-orang yang menyebar isu Ambon New Port dan LIN yang dipindahkan lokasinya ini.

“Tidak ada masalah apa-apa. Ini orang-orang ini kan ya karna mungkin mereka awalnya baik-baik sama kita, begitu mulai aneh-aneh kita mulai menjauh ya ada omong-omongan yang tidak itu,”tandasnya.

Terpisah, Ketua Tim Persiapan Pembebasan Lahan Ambon New Port, Saleh Thio mengungkapkan sejauh ini Ambon New Port baru selesai konsultasi publik tahap persiapan pembebasan lahan.

Saleh Thio. Foto : Terasmaluku.com

“Kita sudah ditahap selesai konsultasi publik, sudah selesai dan kita akan tindaklanjuti tahapannya melaporkanya kepada Pak Gubernur dan Menteri Perhubungan untuk lakukan tahapan berikutnya penandatanganan lokasi,”terang mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku itu saat diwawancarai di kantor Gubernur Rabu siang.

Totalnya jumlah KK terdampak di lokasi yang bakal dibangun Ambon New Port berjumlah kurang lebih 440. KK.

Diakuinya juga, ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang menolak. “Ada, kurang lebih 91 orang atau KK yang dalam kategori menolak 8 dan 83 belum berpendapat, dan akan dilakukan kajian keberatan,”pungkasnya. (Ruzady)