Tagop Akhirnya Jadi Tahanan KPK

oleh
Tersangka Tagop Sudarsono Soulissa alias TSS dan JRK Foto : Tangkapan layar

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Mantan Bupati Buru Selatan Dua Peiode, Tagop Sudarsono Soulissa akhirnya jadi tahanan KPK.

Tagop tidak sendiri, suami dari Safitri Malik, Bupati Buru Selatan saat ini itu ditetapkan sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi penerimaan hadian atau gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) empat proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bursel Tahun 2011 sampai dengn Tahun 2016.

Tagop diduga terima fee dari empat paket pyoyek pembangunan jalan mencapai Rp. 10 miliar.

Tagop tidak sendiri jadi tersangka. KPK juga tetapkan JRK, orang kepercayaan Tagop dan juga IK selaku pemberi fee sebagai tersangka.

Penetapan tersangka ini setelah KPK tingkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan.

Dari kiri : Deputi Penindakan KPK, Karyoto, Wakil Ketua KPK, Lili Siregar dan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Sementara tersangka Tagop a;ias TSS dan JRK berdiri belakang menghadap ke dinding. Foto : Tangkapan layar

“Dalam dugaaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau gratifikasi dan TPPU PPJ (Proyek Pembangunan Jalan) di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 sampai dengan 2016. Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup, kemudian KPK melakukan penyelidikan dan meningkat status perkara ke tingkat penyidikan kita umumkan tersangka pertama tsk (tersangka) TSS (Tagop), Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan periode 2016-2021, tsk JRK swasta dan IK unsur swasta,”kata wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar saat berikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/1/2022) didampingi Deputi Penindakan KPK, Karyoto dan Plt JUru Bicara KPK, Ali Fikri yang disiarkan secara live melalui kanal youtube KPK RI.

Dijelaskan Lili, tersangka Tagop alias TSS yang menjabat selaku Bupati diduga sejak awal menjabat telah melakukan atensi lebih untuk berbagai proyek pada dinas PUPR Bursel diantaranya dengan mengundang secara khusus Kadis dan Kepala Bidang Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek itu.

BACA JUGA :  Ruang Kerja Gubernur dan Wagub Maluku Disterilkan Dari Virus Corona

Atas informasi ini tersangka Tagop langsung merekomendasikan dan menentukan secara sepihak pihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan pryek-poroyek ini baik melalui proses lelang maupun penunjukan langsung.

Dan penentuan rekanan ini, tersangka Tagop meminta sejumlah uang dalam bentuk fee sebesar 7 hingga 10 persen dari nilai kontrak kerjaan dan begitu juga untuk proyek yang sumber anggarannya dari DAK atau Dana Alokasi Khusus ditambah delapan pesen dari nilai kontrak pekerjaan.

Proyek-proyek itu diantaranya pembangunan jalan dalam Kota Namrole (ibukota Kabupaten Bursel) Tahun 2015 nilai proyek Rp, 3,1 miliar, kemudian peningkatan jalan dalam Kota Namrole hot mixnya nilai proyek Rp. 14,2 miliar dan ketiga peningkatan jalan luar ruang sisi simpang Namrole dan Moe hot mix senilai Rp. 14,2 miliar, peningkatan jalan ruang Wai Mulang-Biloro dengan nilai proyek Rp. 21,4 miliar.

Dan atas penirimaan fee ini, tersangka Tagop diduga menggunakan orang kepercayaannya tersangka JRK untuk menerima feenya menggunakan rekeningnya dan kemudian ditransfer ke rekening Tagop.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Foto : Tangkapan layar

“Diduga nilai fee yang diterima tsk TSS itu sekitar sejumlah 10 miliar diantaranya diberikan oleh tsk IK karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari DAK Tahun 2015,”ungkapnya.

Penerimaan uang 10 miliar dimaksud lanjut Lili, diduga Tagop membeli sejumlah aset dengan menggunakan nama pihak-pihak lain dengan maksud menyamarkan asal usul uang yang diterima itu.

Tagop dan JRK disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau 12 huruf b atau Pasal 11 dan 12 B UU Nomro 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomro 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPIdana dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU.

BACA JUGA :  Sempat Kabur, Sopir Truk Air Tabrak Pemotor Serahkan Diri, Jubir Polresta Ambon : Belum Penetapan Tersangka

Tersangka IK disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau Pasal 13 UU Nomro 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tentang perubaan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Untuk kepentingan penyidikan, Tim Penyidik lakukan upaya paksa penahanan tersangka untuk 20 pertama mulai 26 Januari -14 Februari 2022,”sambungnya.

Tersangka Tagop ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, JRK Rutan Polres Jakarta Pusat.

“KPK Juga menghimbau tsk IK untuk kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik yang akan segera disampaikan,”tandasnya. (Ruzady)

No More Posts Available.

No more pages to load.