Distribusi Bantuan, Pos Keamanan dan Identifikasi Rumah Terbakar Jadi Fokus Penanganan Pasca Konflik Ori Kariuw

by
Foto : Istimewa

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Ada tiga hal yang menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pasca konflik dua desa bertetangga, Kariuw dan Ori di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Yaitu distribusi logistik bantuan tanggap darurat, pembangunan pos keamanan dan identifikasi rumah terbakar.

BACA JUGA : Bentrok Warga di Pulau Haruku, Begini Penjelasan Polda Maluku

BACA JUGA : Gubernur Imbau Warga Kariuw-Ori Hentikan Konflik dan Tidak Terpancing Isu Provokatif

BACA JUGA : Tokoh Agama Serukan Perdamaian Kariuw-Ori

Ketiga hal tersebut merupakan hasil keputusan dalam rapat bersama Pemda Maluku, Tokoh Agama dan BIN dalam rapat bersama yang  berlangsung dilantai dua kantor Gubernur Maluku di Ambon, Rabu (26/01/2021).

Rapat bersama ini dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadli Ie bersama Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Prostestan Maluku (GPM), Sekretrais Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku, Abdul Manaf Latuconsina, dan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Maluku Brigjen TNI Jimmy Aritonang.

Penjabat Sekda Maluku, Sadli Ie mengatakan, konflik yang terjadi antara Desa Kariuw dan Ori di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah menjadi perhatian serius dari Gubernur dan untuk secepatnya dilakukan penanganan awal pasca konflik

Langkah awal yang perlu dilakukan saat ini yaitu distribusi bantuan tanggap darurat kepada korban yang sementara mengungsi.

Untuk itu, Sadli sudah memerintahkan Kepala Dinas Sosial Sartono Pining untuk mempersiapkannya untuk di distribusikan.

Begitu juga Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Malawat guna menyiapkan transportasi, termasuk berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk pendistribusian bantuan dimaksud.

“Bantuan sesegera mungkin dikoordinasikan dengan aparat keamanan untuk sesegera mungkin dikirim kesana. Sinode sudah distribusikan, berarti pemerintah harus lebih cepat, kalau tidak bisa sekarang minimal besok pagi, kita butuh cepat, jangan lama,”pintanya.

Hal lainnya berkaitan pembangunan pos keamanan, Sadli memastikan usulan dari Ketua MPH Sinode akan langsung tindaklanjuti untuk dibangun baik di perbatasan Kariuw-Ori maupun Ori-Pelauw melalui OPD teknis.

“Untuk pos keamananan segera dilihat dan dibangun, masalah anggaran nanti saya akan bicarakan, pastinya tetap harus dibangun. Untuk lokasi harus mencari yang tidak bermasalah, kalu bisa tidak ada punya hak tanah bukan sehingga kedepan tidak menjadi masalah,”tandasnya.

Pembangunan pos keamanan, kata Sadli akan langsung dilakukan guna meminimalisir trauma masyarakat, dan mencegah terjadi konflik susulan di kemudian hari.

Menyikapi hal dimaksud, Kepala Dinas Sosial Sartono Pining mengaku sudah memerintahkan stafnya untuk mendistribusi bantuan baik itu beras, rolingbag, tenda dan kebutuhan masyarakat lainnya yang sementara berada di lokasi pengungsian, termasuk makanan dan susu bayi.

“Paling lambat besok pagi kita sudah mendistribusikan beras 3 ton, dan bantuan lainnya. Ini merupakan perintah dan komitmen Gubernur dalam merespon situasi saat ini,”cetusnya.

Sedangkan penanganan rumah warga yang terbakar, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Denny Lilipory, mengaku akan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku akan melakukan identifikasi lapangan, namun perlu dikawal aparat keamanan.

“Kami minta pengawalaman dari aparat keamanaan, beda kalau kita masuk di lokasi pengungsi dengan lokasi konflik,”ucapnya.

Dari hasil identifikasi, ungkap Lilipory akan langsung disampaikan Kepada Gubernur dan Penjabat Sekda untuk anggaran pembangunan apakah menggunakan APBD atau APBN. (Ruzady)