Getol Diawal, Endingnya Penyelidikan Kasus 5,3 Miliar DPRD Ambon Dihentikan Kejari

oleh
Kantor DPRD Kota Ambon di kawasan Belakang Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Foto : terasmaluku.com

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Getolnya lakukan pemeriksaan diawal-awal, endingnya penyelidikan kasus dugaan korupsi anggaran di DPRD Kota Ambon Tahun 2020 senilai Rp. 5,3 miliar malah dihentikan Kejaksaan Negeri Ambon.

Padahal, sebelumnya, saat berikan keterangan pers pada 14 Januari 2022, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Frits Nalle mengaku sudah temukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus dugaan korupsi ini.

“Sehubungan dengan penanganan perkara tersebut, sudah ditemukan adanya indikasi, nanti semuanya akan kita melakukan ekspose ke pimpinan di Kejaksaan Tinggi Maluku,‚ÄĚkata Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Frits Nalle 14 Januari 2022 lalu.

BACA JUGA : Pekan Depan Hasil Penyelidikan Kasus DPRD Ambon Dilaporkan ke Kejati Untuk Diekspose

Namun, kepada wartawan Jumat (4/2/2022), Kajari Ambon, Dian Frits Nalle mengumumkan penanganan kasus ini dihentikan penyelidikannya.

Sebagaimana diketahui, sejak dimulainya penyelidikan pada Noveber Tahun 2021, berbagai kalangan baik Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon, Sekwan, mantan Sekwan, mantan Sekkot Ambon hingga ASN Sekretariat DPRD Ambon maupun pihak swasta digilir Tim Penyelidik untuk jalani pemeriksaan atas dugaan korupsi berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku itu yang temukan anggaran sebesar Rp. 5,3 miliar di Sekretariat DPRD Ambon tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kajari Ambon, Dian Frits Nalle mengatakan dihentikannya penanganan kasus DPRD Ambon ini dikarenakan seluruh kerugian keuangan negara telah dikembalikan ke Kas Pemkot Ambon senilai Rp. 5,5 miliar yang dikembalikan dua tahap.

Dijelaskan Kajari Ambon, Dian Frits Balle, penanganan kasus dugaan penyimpangan dana operasional di DPRD Kota Ambon berdasarkan audit BPKP yang keluar pada Juni 2021 dan ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang dimulai pada November 2021.

Namun, dalam perjalanannya, kerugian keuangan negara sesuai audit BPKP itu sudah dikembalikan dua tahap, pertama 1,5 miliar dan kedua 4 miliar sekian.

BACA JUGA :  KemenkumHAM Maluku Raih Dua Penghargaan Ajang IIPA Award 2022

Sehingga total pengembalian kerugian keuangan negara sebesar 5,5 miliar semua sudah dikembalikan atau disetor ke Kas Pemerintah Kota Ambon.

Kajari Ambon, Dian Fris Nalle

“Dengan demikian, dengan memperhatikan asas pidana, sebagaimana kita ketahui bersama penegakan hukum itu harus memenuhi asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan, dari hal-hal tersebut sehinga Tim (penyelidik Kejari Ambon) mengambil kesimpulan menghentikan penanganan perkara tersebut dalam tahap penyelidikan. Apabila dikemudian hari ada ditemukan bukti baru, akan dibuka kembali,”kata Kajari Jumat kepada wartawan di kantor Kejari Ambon.

Ditanya siapa-siapa saja yang lakukan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, Kajari mengaku Kejati Ambon hanya menerima itu dari bendahara Sekretariat DPRD Kota Ambon.

“Kita menerima dari Kesekretariatan DPRD Kota Ambon dan mereka sudah menyetor ke Pemkot Ambon dan kita menerima Surat Tanda Setoran (ke Kas Daerah),”tandasnya. (Ruzady)

No More Posts Available.

No more pages to load.