Awal Maret Pemkab Malteng Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

by
Kepala BKD Malteng Siti Soumena

TERASMALUKU.COM,-MASOHI- Sebanyak 20 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) kini diisi Pelaksana Tugas (Plt). Untuk mengisi kekosongan jabatan itu, Pemkab Malteng pada awal Maret 2022 akan melakukan seleksi terbuka JPT Pratama.

“Karena sampai saat ini sekitar 20 jabatan yang masih kosong. Pada akhir 2021 kita sudah melakukan seleksi terbuka tahap pertama untuk mengisi empat JPT Pratama, tapi kemudian dipending lagi. Nanti awal Maret 2022 kita lakukan seleksi terbuka JPT Pratama,” kata Kepala BKD Malteng Siti Soumena kepada wartawan Sabtu, (12/2/2022).

Tahap pertama dipending karena ada pertimbangan. Pertimbangan tersebut kata Sity Soumena karena berakhirnya masa jabatan Bupati Malteng Abua Tuasikal.

Karena itu lanjut Siti, pihaknya diinstruksikan untuk melakukan seleksi JPT Pratama secara kolektif. Semua jabatan-jabatan yang kosong dilakukan seleksi terbuka, sehingga semua jabatan dapat terisi secepatnya. Karena sudah lama mengalami kekosongan.

“Kita saat ini lagi ada persiapan. Dan sementara lagi menunggu rekomendasi karena sudah diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kita menunggu saja, jika rekomendasi sudah kita terima dari KASN, maka segerah kita rotasi jabatan atau perpindahan posisi,”kata Siti.

Siti mengatakan, perpindahan posisi itu untuk mengisi kekosongan sehingga ada tersisa, baru pihaknya mengadakan pengumumman untuk seleksi terbuka tahap kedua. Karena tahap pertama dilakukan tahun 2021 namun dipending.

“Tahapa kedua ini akan mengakomudir semua baik JPT Pratama yang akan pensiun tiga bulan kedepan maupun jabatan Staf Ahli Bupati. Sehingga dari sisi efisiensi aktivitas pelaksana tugas-tugas itu bisa dapat terjawab,”ungkap Siti.

Rencananya sebelum Bupati Abua Tuasikal mengakhiri jabatannya pada September 2022, semua JPT Prataman harus terisi dengan defenetif. Baik di JPT Pratama, Jabatan Administrator dan  jabatan lainnya.

“Memang September mendatang Bupati mengakhiri masa jabatan. Namun untuk diketahui UU cukup jelas bahwa kewenangan Bupati di bidang kepegawaian untuk pengangkatan, mutasi, rotasi dan promosi jabatan. Itu sampai dengan 8 September 2022 tanpa perlu ada izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Jadi beliau masih kewenangan full,”ujarnya. (NAIR FUAD)