TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Maluku) Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ” Capaian Penurunan Kemiskinan Maluku yang terbesar di Indonesia”.
Forum Konsultasi Publik iji diselenggarakan secara hybrid meeting pada Selasa (15/2/2022) dan dihadiri oleh unsur DPRD, Pemerintah Pusat dan Daerah, Tokoh Agama, Lembaga Non Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan Rancangan Tema RKPD Provinsi Maluku Tahun 2023 “Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia & Pelayanan Dasar”.
Gubernur Maluku, Murad Ismail melalui sambutan arahannya yang dibacakan oleh Pejabat Sekda Maluku, Sadali Ie, menyampaikan beberapa arahan penting.
Diantaranya perencanaan pembangunan Tahun 2023 tetap memperhatikan upaya penanganan covid 19 serta pemulihan sosial dan ekonomi.
Disamping itu, Pimpinan Perangkat Daerah agar melakukan sinergitas program daerah dengan program nasional serta membangun kemitraan dengan BUMN dan swasta guna mengoptimalkan dana CSR untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.
Pada kesempatan ini disampaikan juga capaian pembangunan daerah di masa pandemi selama tahun 2021 menunjukkan prestasi yang signifikan.
Pertumbuhan Ekonomi Maluku tumbuh positif di atas rata-rata nasional sebesar 5,33% dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 3,42%.
Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan dari 17,99% di tahun 2020 menjadi 16,30% pada September 2021, pencapaian penurunan ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dan merupakan penurunan terbesar selama 10 tahun terakhir.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku tahun 2021 mencapai 69,71, meningkat 0,22 poin atau 0,32 persen dibanding capaian tahun sebelumnya. Capaian yang telah diperoleh di tahun 2021 akan dipertahankan dan terus ditingkatkan di tahun 2022 maupun 2023.
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 ditekankan pada 10 point penting, yakni pertama Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance, kedua Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan, ketiga, Pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan, keempat Percepatan pengentasan kemiskinan, kelima Peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
Kemudian keenam Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas yang merata dan berkualitas, ketujuh Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata, kedelapan Pengembangan usaha ekonomi kreatif, kesembilan Pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah dan kesepuluh Optimalisasi pengarusutamaan gender.
Hadir sebagai narasumber, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku dengan materi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023, Kepala BPS Provinsi Maluku dengan materi Perkembangan Pembangunan Sosial dan Ekonomi Provinsi Maluku dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 disampaikan oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku. (Ruzady Adjis)
