Ambon New Port dan LIN Terancam Batal, Ini Sikap Keras 8 Wakil Rakyat Maluku ke Presiden

by
Lima orang wakil Maluku di DPR RI dan DPD RI saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, 22 Februari 2022. FOTO : ISTIMEWA

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Harapan dan dambaan masyarakat Maluku tentang 2 Proyek Strategis Nasional yaitu Ambon New Port (ANP) yang diintegrasikan dengan Lumbung Ikan Nasional (LIN) rencana akan dibangun di Ambon terancam batal.

Bagaimana mungkin kedua PSN tersebut yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Maluku, termasuk beberapa Menteri terkait juga telah menyampaikan hal yang sama bahkan dengan janji-janji manis.

BACA JUGA : Ambon New Port Batal, Anggota DPD RI : Kata Menteri Luhut, Ada Gunung Berapi Aktif di Dasar Laut dan Sebaran Ranjau

Berbagai tanggapan tokoh masyarakat, agama, pakar/akademisi, pemuda maupun politisi termasuk media lokal menambah simpang siurnya informasi yang beredar di masyarakat.

Suasana ini menyebabkan delapan anggota DPR RI dan DPD RI melakukan pertemuan khusus pada 22 Februari 2022 di Jakarta untuk membahas hal tersebut, sebagai tindak lanjutnya mereka mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas.

Kedelapan anggota DPR RI dan DPD RI Maluku yakni, Mercy Barens (anggota DPR RI), Saadiah Uluputty (anggota DPR RI), Abdullah Tuasikal (anggota DPR RI), Hendrik Lewarissa (anggota DPR RI), Ana Latuconsina (anggota DPD RI), Novita Anakotta (anggota DPD RI), Mirati Tuasikal (anggota DPD RI) dan Nono Sampono (anggota DPD RI).

Nono Sampono sempat juga membahas hal ini dengan Menko Polhukam, Profesor Mahfud M.D, sangat mendukung program pembangunan ANP dan LIN di Ambon, karena sangat tepat berdasarkan pertimbangan Geopolitik dan Geostrategis baik dalam keadaan damai maupun darurat.

Betapa terkejutnya delapan Wakil Rakyat Maluku tersebut mendengar pernyataan Menko Luhut Binsar Panjaitan (LBP), bahwa ANP maupun LIN tidak jadi dibangun pada lokasi yang direncanakan di Pulau Ambon, dengan alasan terdapat gunung berapi aktif dan di dasar laut serta penyebaran ranjau-ranjau dari sisa Perang Dunia II di sekitar lokasi rencana pembangunan kedua PSN tersebut.

Menteri PPN/Ketua Bappenas Suharso Monoarfa kaget mendengar informasi dari beberapa anggota DPR RI dan DPD RI, bahwa pernyataan LBP tentang pembatalan ANP dan LIN.

BACA JUGA :  Dirut PDAM : Kekeringan di Arbes Akibat Pembangunan Rumah Warga Dekat Sungai

Informasi dari Menteri PPN/Kepala Bappenas pun membingungkan karena akan dikerjakan oleh swasta, karena alasan kondisi keuangan negara.

Aneh, proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung bisa menggunakan APBN, tapi ANP dan LIN bukan hanya untuk kepentingan Maluku saja tapi untuk Kawasan Timur Indonesia bahkan NKRI harus dari swasta.

Ana Latuconsina, anggota DPD RI mengakui Pemerintahan Provinsi Maluku memang belum menyelesaikan tanggung jawabnya tentang pembebasan lahan sehingga menambah rangkaian permasalahan.

Sayangnya kata Ana, saat ke wakil rakyat dari Maluku ingin bertemu dengan Gubernur Maluku Murad Ismail untuk membahas tentang bagaimana kelanjutan memperjuangkan ANP dan LIN pada 9 Maret 2022, tapi jawaban Sekda Provinsi Maluku, Sadli Le, Gubernur belum bisa memberikan waktu karena sudah terjadwal agenda Panen Raya di Seram Utara.

Padahal  kata Ana, jika pertemuan tersebut jadi terlaksana, ada upaya bersama semua pemangku kepentingan Maluku baik yang di daerah maupun di Jakarta untuk mengatur dan menempuh langkah-langkah strategis terhadap ketidakpastian implementasi LIN dan ANP.

“Kita tidak lagi melihat warna bendera, kepentingan Parpol atau interest tertentu, tujuannya satu saja untuk kepentingan Maluku ke depan. Gerakan advokasi seperti begini tidak boleh sporadik dan parsial, harus satu suara kita,” kata Ana dalam siaran pers yang diterima Terasmaluku.com, Senin (14/3/2022).

“Bagi kami, tidak ada kata mundur untuk mengawal janji Presiden kepada Rakyat Maluku. Tidak ada pejabat negara termasuk menteri secara sepihak menunda apalagi membatalkan Proyek Strategis Nasional yang sudah dicanangkan akan dibangun di Maluku. Pemerintah Pusat jangan memandang sebelah mata rakyat dan daerah Maluku. Kami akan bertemu Presiden menanyakan secara langsung tentang apa sebenarnya mau Pemerintah Pusat. Sekaligus mendorong Presiden agar segera mengeluarkan INPRES atau KEPPRES yang konon Konsepnya terhenti di Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak Susi Pudjiastuti,” demikian kata Saadiah, Ana dan Abdullah yang merupakan juru bicara para wakil Maluku sesuai kesepakatan bersama.

BACA JUGA :  Perkuat Perairan Maluku, Lanal Saumlaki Dapat Kapal Patroli Baru

Ketiganya menjadi juru bicara karena berasal dari Komisi IV DPR RI dan Komite II DPD RI yang bermitra langsung dengan leading sektor program ANP dan LIN.

Mencermati kondisi tersebut, maka ke-8 Wakil Maluku sepakat menyampaikan Pernyataan sebagai berikut :

  1. Mendesak Pemerintah Pusat untuk merealisasikan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku.
  2. Mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan INPRES atau KEPRES sebagai payung hukum bagi pembangunan ANP dan LIN di Maluku.
  3. Mendesak Komisi IV DPR RI dan Komite II DPD RI agar ikut memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat dan daerah Maluku untuk merealisasikan pembangunan ANP dan LIN di Maluku.
  4. Bila ada pertimbangan tertentu khususnya faktor keamanan berdasarkan hasil Feasibility Study, agar pembangunan ANP dan LIN tetap direalisasikan di Maluku pada lokasi yang tepat dengan mempertimbangan Geopolitik, Geoekonomi dan Geostrategis baik dalam kondisi damai maupun darurat, Bukan kepentingan tertentu apalagi oligarki.
  5. Mendorong Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mempersiapkan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pembebasan lahan sebagai lokasi yang dipersiapkan untuk pembangunan ANP dan LIN.
  6. Mendorong pemerintah daerah provinsi Malukuagar bersinergi dengan para anggota DPR RI dan DPD RI dari Maluku untuk memperjuangkan proyek strategis nasional khususnya Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN).
  7. Untuk memastikan rencana pembangunan ANP dan LIN di Maluku, kami akan bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas apa yang menjadi rencana Pemerintah Pusat saat ini.

8 Wakil Daerah Maluku :

  1. Mercy Barens (anggota DPR RI)
  2. Saadiah Uluputty (anggota DPR RI)
  3. Abdullah Tuasikal (anggota DPR RI)
  4. Hendrik Lewarissa (anggota DPR RI)
  5. Ana Latuconsina (anggota DPD RI)
  6. Novita Anakotta (anggota DPD RI)
  7. Mirati Tuasikal (anggota DPD RI)
  8. Nono Sampono (anggota DPD RI)  Editor : Hamdi 

No More Posts Available.

No more pages to load.