Warga Miskin di Kota Ambon Naik Akibat Pandemi Covid-19, Ini Upaya Penanganannya

by
Asisten III Sekretaris Kota, Rina Purmiasa, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penganggulangan Kemiskinan Kota Ambon Tahun 2022, Senin (21/3/2022) di Hotel Marina. FOTO : TABEA AMBON

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, khusus wilayah Kota Ambon telah menyebabkan terjadi peningkatan penduduk miskin di Kota Ambon.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam sambutannya yang dibaca Asisten III Sekretaris Kota, Rina Purmiasa mengungkapkan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 angka kemiskinan Kota Ambon mencapai 23.67 ribu atau 5,02 persen dari total penduduk Kota Ambon yang berjumlah 347.288 jiwa.

“Angka ini mengalami peningkatan 1,52 ribu jiwa, atau 0,51 persen dari jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya yakni 22,15 ribu, atau 4,51 persen,” kata Rina saat mewakili Wali kota Ambon membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon 2022, di Marina Hotel, Senin (21/3/2022).

Dampak pandemi covid-19, lanjut dia, telah membuat pertumbuhan ekonomi Kota Ambon mengalami kontraksi pada kisaran -1,95 dari 5,78 persen.

Selain itu, pandemi juga membuat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penanganan pengentasan kemiskinan, karena anggaran pembangunan mengalami refocusing.

“Hal itu membuat target prioritas pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik sesuai perencanaan program dan kegiatan bantuan pemberdayaan keluarga miskin dan bantuan sosial,” terangnya.

Kendati begitu, Walikota mengaku upaya pencegahan dan penanganan kemiskinan tetap harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah yang diimplementasi dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui RPJMD 2017 – 2022 dan arah kebijakan pembangunan 2023-2026, lanjut dia, masih menetapkan pengentasan kemiskinan menjadi target prioritas pembangunan, dalam kebijakan program dan alokasi anggaran melalui penanganan secara multi sektor.

Sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah terhadap tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah, Walikota mengaku perlu dilakukan Rakortek sebagai sarana evaluasi.

BACA JUGA :  Sahuburua : Pemprov Maluku Terus Perjuangkan Program Nasional

Evaluasi terhadap tahapan penanggulangan kemiskinan lintas sektor yang selama ini sudah dilakukan di 5 kecamatan meliputi; program Indonesia Pintar, Kartu Ambon Pintar, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta bantuan Sembako.

Walikota berharap keterlibatan semua pihak perwakilan masyarakat dari Desa/Negeri dan Kelurahan, serta pemangku kepentingan lintas sektor OPD dapat memberi kontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan indikator yang tepat sasaran, berbasis data miskin yang valid.

Editor: Husen Toisuta

No More Posts Available.

No more pages to load.