Pemprov Maluku Pastikan THR bagi PNS Ada dan Akan Dibayarkan

by
Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie. Foto : Istimewa

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pemerintah Provinsi Maluku melalui Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2022 bagi PNS ada dan akan dibayarkan.

BACA JUGA : Peraturan Pemerintah tentang Pencairan THR dan Gaji ke-13 PNS Tahun 2022 Keluar, Ini Besarannya

Kepastian ini disampaikan Sadali Minggu (17/4/2022) ketika hubungi terasmaluku.com.

Dikatakan Sadali, Pemda Maluku akan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang THR dan Gaji ke-13 dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Maluku untuk pembayaran THR ini.

BACA JUGA : Kepala Daerah Diminta Segera Susun Perkada THR dan Gaji ke-13

“Terkait dengan PP Nomor 16 tahun 2022, pasti Pemerintah Daerah (Maluku) akan menindaklanjuti dengan Pergub untuk pembayaran THR,”kata Sadali Minggu sore via seluler.

Dan anggaran yang dipakai untuk bayar THR PNS ini kata Sadli mengungkapkan gunakan anggaran gaji ke-14, karena gaji ke-14 inilah yang biasanya dibayarkan jelang Hari Raya yang kemudian diidentikan dengan THR. Apalagi dalam batang tubuh APBD Tahun 2022 dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), tidak ada istilah THR, melainkan nomenklaturnya adalah gaji ke-14 dan itulah yang dipakai Pemprov Maluku untuk bayar THR pegawai.

Ini sekaligus menjawab polemik seputar tidak ada THR bagi PNS Pemprov Maluku yang kini beredar luas di media sosial. Padahal maksud dia ketika itu hanya menjelaskan aturan normatifnya.

“Didalam SIPD tersebut, tertuang nomenklatur gaji yang terdiri dari 14 bulan, 12 bulan adalah pembayaran gaji rutinitas dalam satu tahun, pembayaran gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah dan pembayaran gaji ke-14 menjelang hari raya yang selama ini diidentikan sebagai THR. Aparatur Sipil Negara Provinsi Maluku setiap bulan diberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang sekarang terjadi perubahan Nomenklatur menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Jadi ini yang perlu diberikan penjelasan. Jadi peruntukannya ada, istilah saja yang berbeda, yan saya jelaskan (Senin 11 April) itu aturan normatifnya (penyebutan dalam batangbtubuh APBD 2022),”sambungnya.

BACA JUGA :  BI Gelar Ekspedisi Kas Keliling di Pulau Terluar Maluku Dan Malut, Tukar Uang Lusuh

Sementara untuk gaji ke-13 juga kata Sadali akan dibayarkan jelang Tahun Ajaran Baru.

Dipastikannya, komponen THR hingga gaji ke-13 ini akan dibayarkan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2022.

“Sekarang Perpres sudah ada menjadi payung, tinggal kita wujudkan dalam Peraturan Gubernur, anggarannya ada tinggal dibayar tapi bukan THR, dalam nomenklatur kita (disebut) gaji 14, peruntukan ada, istilahnya saja berbeda. Pokoknya dibayar sesuai PP Nomor 16 Tahun 2022,”tandasnya.

Sebagaimana diketahui, sesuai penjelasan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani saat berikan keterangan pers seputar THR dan Gaji ke-13 Sabtu (16/4/2022), THR dan Gaji ke-13 diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok, serta 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Bagi instansi pemerintah daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. (Ruzady Adjis)

No More Posts Available.

No more pages to load.