DPRD Tolak Alfamidi dan Alfamart Masuk SBT, Begini Kata Pemerintah

by
Komisi B DPRD Kabupaten SBT menggelar rapat dengar pendapat bersama Pemkab SBT dengan pemilik toko di Kantor DPRD, Jumat (3/6/2022). FOTO : ISTIMEWA

TERASMALUKU.COM,-BULA-Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menolak masuknya Alfamidi dan Alfamart beroperasi di bumi bertajuk Ita Wotu Nusa ini.

Penolakan tersebut disampaikan sejumlah Anggota Legislatif (Aleg) saat rapat dengar pendapat bersama Komisi B dengan pengusaha toko Kota Bula, yang berlangsung di Kantor DPRD SBT, Jumat, (3/2/2022).

Husein Rumadan, anggota Komisi B DPRD SBT tegas menolak masuknya Alfamidi dan Alfamart di Kabupaten SBT. Rumadan pun meminta OPD terkait untuk tidak memberikan izin retail modern itu beroperasi di SBT.

“Saya atas nama Ketua Fraksi PKS, menolak dengan tegas kehadiran Alfamidi dan Alfamart di Kabupaten SBT,” ucap Husein Rumadan.

Abdul Aziz Keliandan juga menyampaikan pendapat serupa. Bagi Keliandan, kehadiran Alfamidi dan Alfamart, akan mematikan pendapatan pelaku usaha kecil. “Saya menolak hadirnya Alfamidi dan Alfamart di SBT,” kata Sekertaris Fraksi PDIP DPRD SBT itu.

Penolakan juga disampaikan sejumlah anggota Komisi B lainnya. Diantaranya dari PAN, Wa Muhaya dan Alexander Patty dari NasDem.

Menanggapi penolakan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT, Saleh Sukunora usai rapat kepada Terasmaluku.com mengakui ada sejumlah anggota DPRD menolak masuknya Alfamidi dan Alfamart di SBT.

“Sesuai rapat, memang beberapa anggota DPRD menolak. Tapi saya selaku Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP pada prinsipnya, saya melihat apakah ada regulasi (larangan) tidak. Baik dari pusat maupun dari daerah,” ucap Sukunora.

Kata Sukunora, jika pelaku usaha mempunyai kelengkapan administrasi yang jelas dari OPD teknis, maka tidak akan mempersulit proses perizinannya masuknya Alfamidi dan Alfamart.

“Jujur saya katakan, amanat undang-undang membolehkan mereka berinvestasi di negeri ini. Karena mereka ini juga rakyat Indonesia. Apalagi sesuai perintah Presiden, tidak boleh mempersulit pelaku usaha dalam proses perizinan,” katanya. (Sofyan)

BACA JUGA :  Dalam Sehari 120 Pasien Covid-19 di Maluku Sembuh

BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

No More Posts Available.

No more pages to load.