Dua ASN Pemkab Kepulauan Tanimbar Tersangka Anggaran Perjalanan Dinas

by
FOTO : ILUSTRASI SUARASULSEL

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, menetapkan dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas pada bagian umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

“Dua tersangka masing-masing berinisial EAO dan DB,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Tanimbar, G. Sumarsono di Saumlaki, Kamis (23/6/2022).

Ia menjelaskan EAO dan DB awalnya diperiksa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajari Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor PRINT-02/Q.1.13/Fd.2/02/2022 tanggal 07 Februari 2022 dimana hasil penyidikan tersebut telah diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka.

Penetapan EAO sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-844/Q.1.13/Fd.2/06/2022 tanggal 22 Juni 2022, sedangkan tersangka DB berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-844/Q.1.13/Fd.2/06/2022.

Sumarsono mengatakan belum bisa membeberkan secara rinci modus operandi kedua tersangka itu, namun ia menyebutkan telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menjerat para tersangka.

“Alat bukti yang diperoleh adalah keterangan saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang lain. Penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam perkara ini,” katanya.

Menurut dia, EAO dan DB diduga merugikan negara sebesar Rp371.503.200 berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sementara.

Plh. Kasi Intel Kejari Kepulauan Tanimbar, Bambang Irawan mengatakan, perbuatan kedua tersangka tersebut disangka telah melanggar pasal primair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999.

Sementara pasal subsidair adalah pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUPidana.

BACA JUGA :  Verifikasi Berkas 4.492 Pelamar Rebutkan 50 Posisi di Kemenkumham Maluku

Ancaman hukuman untuk pasal 2 ayat (1) adalah minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sementara untuk pasal 3 minimal 3 tahun dan maksimal 20 tahun. Setelah ini, penyidik akan terus melakukan tindakan penyidikan lanjutan hingga nanti sudah dinyatakan lengkap oleh JPU, maka pihaknya akan melimpahkan berkasnya ke pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon.

Apresiasi dari Kejati Maluku

Kajari Tanimbar G Sumarsono menambahkan, khusus untuk kasus dugaan penyalahgunaan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022, Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar menerima apresiasi dan dukungan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

“Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring tim supervisor, beliau menyatakan apresiasi dan dukungan kepada kami dalam upaya melakukan pengungkapan kasus-kasus atau perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan biaya perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022,” katanya.

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku telah menginstruksikan kepada seluruh kejaksaan negeri se-wilayah Maluku untuk segera melakukan pengumpulan informasi, data dan bahan keterangan karena tidak menutup kemungkinan modus operandi yang telah diungkapkan dalam penanganan perkara ini juga terjadi di tempat-tempat lain.

Pewarta : Jimmy Ayal/Antara
Editor : Joko Susilo

No More Posts Available.

No more pages to load.