Temui Pimpinan DPRD, Pemprov Maluku Jamin Pembahasan RAPBD 2023 Selesai Sesuai Target

oleh
oleh
Penjabat Sekda Maluku, Sadli Ie menyatakan proses penyerahan dokumen KUA dan PPAS RAPBD Maluku tahun anggaran 2023 akan segera diserahkan ke DPRD Maluku guna dibahas, Selasa (8/11/2022) (ANTARA/daniel/)

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menjamin proses pembahasan Rancangan APBD 2023 bersama DPRD Maluku secepatnya direalisasikan sesuai mekanisme yang berlaku dan rampung sesuai target pada akhir November 2022.

“RAPBD Maluku tahun anggaran 2023 harus mendapatkan persetujuan DPRD provinsi paling lambat 30 November 2022,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Sadli Ie, Rabu (9/11/2022).

Penjelasan Sadli disampaikan usai bertemu pimpinan DPRD Maluku dalam rangka koordinasi penyerahan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Maluku tahun anggaran 2023.

“Kita pastikan akan segera menyerahkan dokumen KUA-PPAS dan terus membangun koordinasi dengan pimpinan DPRD menyangkut mekanisme pembahasannya,” ucap Sadli.

Menurut dia, pemerintah provinsi lewat seluruh Organisasi Perangkat Daerah sementara menggenjot berbagai hal yang wajib dimasukkan dalam RAPBD tahun anggaran 2023.

“Bila semua mekanisme berjalan sesuai aturannya maka pada tanggal 3 Desember 2022, APBD tahun anggaran 2023 sudah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri sehingga sebelum tahun 2022 ini berakhir seluruh proses penetapan RAPBD menjadi APBD dalam bentuk Perda dapat dilakukan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ktua DPRD Maluku Melki Sairdekut mengharapkan Pemprov Maluku secepatnya mengajukan dokumen KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 kepada legislatif untuk dibahas.

“Sesuai mekanismenya, proses pembahasan RAPBD tahun anggaran berikutnya sudah harus rampung sebelum tanggal 30 November,” ujarnya.

DPRD Maluku secara resmi telah menyurati pemerintah provinsi agar segera memasukkan dokumen KUA dan PPAS APBD 2023 sejak awal November 2022.

Sehingga diharapkan pada pertengahan bulan ini DPRD Maluku sudah bisa menerima pengajuan dokumen KUA PPAS APBD 2023 untuk dilakukan pembahasan oleh badan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah provinsi.

BACA JUGA :  Murad, Herman Tidak Hadiri Dialog Terbuka BEM FH Unpatti

“Jadi sebenarnya masih ada waktu bagi eksekutif dan legislatif untuk melakukan proses pembahasan, bila dokumen tersebut diajukan secepatnya,” tandas Melki.

Karena selain dilakukan pembahasan di tingkat daerah, dokumen tersebut juga masih dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri.

Pewarta : Daniel Leonard
Editor : Febrianto Budi Anggoro

No More Posts Available.

No more pages to load.