Koordinasikan Hak Pilih Napi di Pemilu 2024, KPU Minta Dukungan KemenkumHAM Maluku Bangun TPS Khusus

oleh
Foto : Kanwil KemenkumHAM Maluku

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Ketua KPU Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil KemenkumHAM) Provinsi Maluku, Jumat (11/11/2022).

Rifan datang bersama komisioner KPU Maluku, Enggelbertus Dumatubun. Keduanya diterima Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil KemenkumHAM Maluku, Saiful Sahri didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankum) Ruliana Pendah Harsiwi.

Dalam kunjungan itu, KPU Maluku berkoordinasi dengan KemenkumHam Maluku tetang hak pilih Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) alias narapidana yang tengah jalani masa hukuman agar dapat disalurkan saat Pemilu serentak Tahun 2024.

Saiful mengatakan, KPU Maluku meminta dukungan untuk bangun TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

“Audien sekaligus memberikan pengantar terkait akan dilaksanakan pesta demokrasi pada 2024. Ketua KPU meminta dukungan untuk akan dilakukannya pembangunan TPS Khusus dalam rangka pemenuhan hak-hak politik bagi warga binaan yang ada di seluruh Lapas di Provinsi Maluku,”kata Saiful Sahri kepada Terasmaluku.com, Jumat malam.

Hal itu disambut baik pihak KemenkumHAM. Karena itu kata Saiful, pihaknya menginstruksikan Kepala Lapas di Maluku untuk mulai berkoordinasi dengaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) masing-masing kabupaten/kota, persiapkan persyaratan yang harus dipenuhi seorang pemilih saat Pemilu, seperti perekaman E-KTP.

“Para Kepala Lapas se-Provinsi Maluku diintruksikan agar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota masing-masing untuk melakukan rekam E-KTP sebagai persyaratan bagi pemilih di Pemilu 2024,”sambungnya.

Saiful menambahkan, napi juga punya hak politik di pesta demokrasi. “Hak politik bagi warga binaan (napi) menjadi syarat mutlak untuk memilih dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi,”tandasnya.

Penulis : Ruzady Adjіѕ

BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

BACA JUGA :  Empat Tahun Pemprov Maluku Raih Opini WTP dari BPK RI

No More Posts Available.

No more pages to load.