Ini Nilai Kerugian Negara Korupsi Dana Covid di Dinas Ketahanan Pangan Aru Seret Tiga Tersangka

by
Ilustrasi

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Nilai kerugian negara kasus dugaan korupsi Dana Covid-19 di Kepulauan Aru untuk Dinas Ketahanan Pangan bernilai ratusan juta rupiah.

BACA JUGA : Perkosa Anak Berulang Kali, Ayah Kandung di Kepulauan Aru Terancam Dipenjara 15 Tahun

Dalam kasus dugaan korupsi Dana Covid-19 khusus untuk Dinas Ketahanan Pangan itu, Polres Kepulauan Aru telah menetapkan tiga orang tersangka, masing-masing MG (Penyedia), CR (PPK) dan DH (KPA).

Ketiganya telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Aru.

Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru, Iptu Andi Amrin dikonfirmasi Terasmaluku.com Kamis (1/12/2022) mengungkapkan, nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Dana Covid-19 yang menyeret tiga tersangka dari Dinas Ketahanan Pangan Kepulauan Aru itu sebesar Rp. 292.746.440.

Dari kiri : Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru, Iptu Andi Amrin, Kapolres Kepulauan Aru AKBP Dwi Bachtiar dan Kasi Humas Polres Kepulauan Aru, Iptu Fani Iwane memberikan konferensi pers, Rabu (30/11/2022) terkait dugaan kasus korupsi anggaran Covid-19 di lingkup Pemkab Kepulauan Aru. Foto : Humas Polres Kepulauan Aru

“Nilai kerugian negaranya Rp. 292.746.440,00. Itu hanya satu dinas yang kemarin (Dinas Ketahanan Pangan Aru),”tuturnya menjawab dikonfirmasi via WhatApps.

Dinas Ketahanan Pangan bukan satu-satunya OPD atau dinas yang diduga penggunaan Dana Covidnya dikorupsi.

Ada 4 OPD lain juga terindikasi melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran covid-19 itu yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dan statusnya kini sudah di tahap penyidikan juga.

Namun kata Iptu Andi, untuk 4 dinas atau OPD yang terindikasi Dana Covidnya dikorupsi itu masih menunggu hasil penghitungan kerugian negaranya.

“Untuk dinas yang lain belum keluar PKN nya,”ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kapolres Kepulauan Aru AKBP Dwi Bachtiar dalam konferensi pers, Rabu (30/11/2022) mengatakan, anggaran covid-19 yang dikucurkan untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp 60 miliar. Yang direalisasikan untuk 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp 41 miliar.

“Yang direalisasikan Rp 41 milliar untuk 21 OPD Kabupaten Kepulauan Aru. Namun dari reviuw maupun hasil data Dinas Kesehatan pada saat itu Kabupaten Kepulauan Aru masih dalam Zona Hijau,” kata Kapolres.

BACA JUGA :  Satgas Covid-19 Juga Awasi Kuliner Malam dan Resepsi Pernikahan

BPKP Maluku telah melakukan audit investigasi dan mendapatkan temuan indikasi kerugian keuangan negara untuk 5 OPD. Sedangkan untuk 16 OPD lainnya masih dalami proses penyelidikan.

5 OPD yang terindikasi melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran covid-19 yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

“Kemudian dari hasil lidik keterangan ahli LKPP dan hasil BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, kami laksanakan gelar perkara dan menaikan status untuk 5 OPD tersebut ke tahapan penyidikan,” ungkapnya.

Setelah status dinaikan, tim penyidik kemudian melakukan pemeriksaan saksi, melakukan penyitaan terhadap dokumen, melakukan pemeriksaan terhadapat Ahli LKPP dan telah meminta kepada BPKP melakukan perhitungan kerugian negara untuk 5 OPD tersebut.

“Dan Alhamdulillah pada tanggal 18 November 2022 BPKP perwakilan Provinsi Maluku telah mengeluarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru. Sedangkan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru menyusul nantinya,” jelasnya.

Setelah menerima hasil audit BPKP, pada tanggal 25 November 2022 tim penyidik kembali melaksanakan gelar perkara untuk penetapan tersangka terkait Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru.

“Dan hasil dari gelar perkara tersebut tersangka yang ditetapkan berinisial MG (Penyedia), CR (PPK) dan DH (KPA),”tandas Kapolres.

Penulis : Ruzady Adjis

BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

No More Posts Available.

No more pages to load.