TERASMALUKU.COM,-BULA-Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku belum melunasi tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 101 mahasiswa progran penyetaraan S1 yang disekolahkan Pemda di Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon
Tunggakan SPP itu terhitung sejak tahun 2022. Jumlah yang harus Dikbudpora SBT bayarkan ke pihak Kampus Unpatti hingga Rp 2 miliar. Belum lagi ditambah dengan biaya SPP pada tahun 2023.
Sekretaris Dikbudpora SBT, Abdul Kadir Lausiry mengatakan tunggakan SPP itu mencapai miliaran rupiah. Hal itu terjadi karena dana yang diusulkan pada APBD 2022 tidak diakomodir.
“Tahun 2022 itu tidak dianggarkan, ini juga menjadi beban kami. Karena dua semester belum dibayar. Hampir kurang lebih dua miliar rupiah,” kata Lausiry kepada wartawan di Kota Bula Kabupaten SBT, Selasa (24/1/2023).
Ia juga belum bisa memastikan apakah SPP itu bisa dilunasi pada 2023 atau tidak. Pasalnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum diterima pihaknya. “Artinya sekarang ini DPA belum ada, jadi kami belum tahu besarnya berapa di 2023 ini,” katanya.
Soal tunggakan tersebut kata Lausiry, pihaknya telah memberikan penjelasan ke Unpatti. Dan pihak Unpatti minta penjelasan langsung dari Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas.
“Permintaan itu telah direspon, pihak kampus telah berbicara langsung dengan bupati, hasilnya tunggakan SPP tersebut dianggarkan pada APBD tahun 2023 ini,” jelas Lausiry.
Program penyetaraan S1 merupakan kerjasama Dikbudpora SBT dengan Unpatti Ambon yang diikuti 101 orang guru PNS berijazah Diploma dari berbagai sekolah di Kabupaten bertajuk Ita Wotu Nusa ini. Mereka memulai kuliah sejak tahun 2021. Progam ini dibiaya oleh Dikbudpora Kabupaten SBT.
Tulisan : Sofyan
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow.
